Kasus Rencana Pembunuhan Pejabat Jadi Pertaruhan Kredibilitas Polri

Kasus Rencana Pembunuhan Pejabat Jadi Pertaruhan Kredibilitas Polri
Marsekal Hadi Tjahjanto, Wiranto, dan Jenderal Tito Karnavian. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JAS Rabu, 29 Mei 2019 | 07:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penuntasan kasus dugaan perencanaan pembunuhan terhadap sejumlah pejabat dan tokoh dinilai menjadi pertaruhan kredibilitas Polri. Diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut empat tokoh nasional yang menjadi target pembunuhan terkait aksi 21-22 Mei 2019, yakni Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, dan mantan petinggi Polri, Gories Mere.

Kasus ini dinilai sebagai ujian bagi kepolisian untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap alat negara. Namun, kasus ini juga berpotensi semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat bila polisi gagal mengungkap secara tuntas.

"Ini pertaruhan bagi polisi untuk memulihkan kepercayaan publik. Kita tahu sekarang ini kan betul-betul berhadap-hadapan. Jangan sampai kemudian mau meredam malah membakar amarah massa," kata Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Fajar Nursahid usai diskusi "Perbandingan dan Praktek Demokrasi Liberal 1955 dan 2019" di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Fajar mengakui situasi saat ini tidak menguntungkan, terutama bagi kepolisian. Di satu sisi ingin menegakkan hukum, sementara di sisi lain kepercayaan masyarakat terhadap alat negara, termasuk kepolisian sangat rendah.

Meski demikian, Fajar mengingatkan pihak kepolisian untuk terus berjalan sesuai dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengusut tuntas kasus ini.

"Itu justru ujian polisi di situ, apakah Polri betul-betul bisa meyakinkan publik atau tidak. Ukurannya menurut saya harus UU dan hukum. Sepanjang hukum itu harus ditegakkan, kalau tidak, ya, jangan mengada-ada," katanya.

Untuk itu, Fajar meminta kepolisian memastikan secara akurat informasi mengenai adanya pihak tertentu yang menargetkan pembunuhan sejumlah tokoh dan mengantisipasi agar bahaya tersebut tidak terjadi. Selain itu, pihak kepolisian juga harus mampu mengusut tuntas hingga membekuk otak dugaan perencanaan pembunuhan tersebut.

"Kalau benar, lalu bagaimana antisipasinya. Lalu menurut saya, kan juga sudah ada statement bahwa ada oknum di belakang layarnya, yang tokoh-tokoh kuat itu, ini sudah harus dituntaskan. Jangan sampai kemudian misalnya, lagi-lagi kalau memang itu benar, ya negara harus bisa berdiri di atas hukum untuk bisa menindak kalau itu benar. Kalau tidak benar kan jadi soal. Jadi, karena kan situasinya sedang psy war di mana-mana," katanya.

Fajar mengaku tak menduga kontestasi politik seperti Pilpres memiliki dampak begitu besar hingga membuat sejumlah pihak merencanakan pembunuhan terhadap pihak tertentu. Meski demikian, Fajar mengatakan, dalam konteks psikologi massa, ada pihak yang mau mencari ikan di air keruh dengan "bermain" di luar koridor aturan yang berlaku.

Pihak-pihak tersebut diduga tidak memiliki modal politik atau kesempatan konstitusional untuk masuk dalam ranah politik.

"Menurut saya sekali lagi, polisi harus bisa membuktikan dan membangun kepercayaan publik bahwa kalau itu benar, ya, kemudian itu harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, maka dia akan punya andil kepada kepercayaan dan amarah publik. Karena ini akan menjadi semacam penyudutan gerakan massa tertentu," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan