Radikalisme dan Populisme Jadi Ancaman Terhadap Pancasila

Radikalisme dan Populisme Jadi Ancaman Terhadap Pancasila
Ilustrasi penangkapan teroris. ( Foto: ANTARA FOTO / Andreas Fitri Atmoko )
Robertus Wardi / JAS Jumat, 31 Mei 2019 | 13:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat politik Arif Susanto mengemukakan kehidupan kenegaraan saat ini berhadapan dengan dua tantangan penting, yaitu radikalisme dan populisme. Keduanya memiliki karakter serupa dalam hal permusuhan terhadap yang berbeda.

"Dua ancaman ini dapat dijawab lewat reorientasi ideologis dengan kembali pada gagasan asli tentang Indonesia sebagai suatu negara gotong royong, yang merupakan inti Pancasila," kata Arif di Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Ia menjelaskan radikalisme menyusup dalam institusi-institusi sosial memantik hasrat penghancuran terhadap yang berbeda. Terorisme, sebagai perwujudan buas radikalisme, masih menjadi ancaman serius dengan menempatkan pemeluk agama dan aparatur negara sebagai musuh mereka. Adab keagamanaan dan keadilan sosial memberi alternatif jawaban atas problem kebencian tersebut.

Sementara, populisme bersanding dengan politik kebencian berbasis identitas yang diuarkan dalam propaganda dan kampanye elektoral. Polarisasi sosial begitu teruk terdampak kontestasi dalam Pemilu, yang dipahami secara keliru sebagai perseteruan abadi.

"Suntikan hikmat kebijaksanaan tidak hanya akan berdampak tegaknya kedaulatan rakyat, tetapi juga kukuhnya persatuan Indonesia," ujar Arif yang juga analis politik pada Exposit Strategic ini.

Dia melihat ‎apa yang selama ini didengungkan sebagai revolusi mental oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) mestinya mengambil bentuk dalam prakarsa-prakarsa untuk melakukan kontekstualisasi Pancasila. Dalam negara gotong-royong, yang dirancang sebagai suatu entitas politik "dari semua untuk semua", bangsa ini membutuhkan suatu simpul pengikat dan alas landasan bagi kehidupan berbhinneka tunggal ika.

Dengan itu, esensi peringatan hari lahir Pancasila mestinya bukan terletak persis pada seremoni seperti upacara atau diskusi, tidak pula pada indoktrinasi model Orde Baru yang justru membekukan ideologi ini. Namun terletak pada diskursus tentang substansi Pancasila dan pada praktik nilai etisnya dalam kehidupan bernegara yang adil dan beradab.



Sumber: Suara Pembaruan