Tak Cabut Gugatan Praperadilan, Sofyan Basir Tunjuk Kuasa Hukum Baru

Tak Cabut Gugatan Praperadilan, Sofyan Basir Tunjuk Kuasa Hukum Baru
Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir menggunakan rompi tahanan berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Mei 2019. ( Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar )
Fana Suparman / MPA Jumat, 31 Mei 2019 | 20:27 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima pemberitahuan resmi mengenai langkah Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir yang disebut mencabut gugatan praperadilan. Sebaliknya, KPK justru menerima informasi Sofyan yang menyandang status tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 menunjuk kuasa hukum lain untuk menangani gugatan praperadilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Justru yang diterima penyidik adalah surat yang menyatakan bahwa SFB menunjuk kuasa hukum yang lain. Jadi selain kuasa hukum yang menangani dalam perkara pokok ini ada kuasa hukum lain yang ditunjuk untuk menangani praperadilan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Penunjukan kuasa hukum baru menjadi salah satu poin yang diklarifikasi dan dikonfirmasi tim penyidik saat memeriksa Sofyan hari ini. KPK memastikan kesiapannya menghadapi gugatan praperadilan Sofyan yang rencananya akan digelar perdana pada 17 Juni mendatang.

"Nanti kita lihat saja apakah benar praperadilan itu masih akan berjalan terus atau tidak. Kalau praperadilan yang pernah diajukan sebelumnya penundaan sidangnya kan tanggal 17 Juni tahun 2019 ini," katanya.

Febri menegaskan, tak ada hal yang baru dari gugatan praperadilan Sofyan. Bahkan, terdapat sejumlah argumentasi yang sebenarnya telah ditolak dalam berbagai praperadilan perkara yang lain. Salah satu poin gugatan Sofyan mengenai penetapan tersangka yang bersamaan dengan proses penyidikan. Sofyan menilai penetapan tersangkanya tidak sah. Febri menegaskan, KPK bekerja berdasar UU KPK yang bersifat Lex specialis. Dalam Pasal 44 UU KPK disebutkan proses pencarian bukti sudah dilakukan sejak penyelidikan.

"Defenisi tersangka menurut KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana," katanya.

KPK juga memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang yang diduga terlibat sebagai tersangka selama proses pengembangan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Apalagi, kata Febri, kasus Sofyan merupakan satu rangkaian dengan perkara yang menjerat tersangka sebelumnya yakni mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Bahkan merupakan praktek yang wajar dalam sejumlah perkara ketika di Putusan Hakim disebutkan secara tegas bahwa sejumlah barang bukti dalam sebuah perkara digunakan untuk perkara lainnya," kata Febri.

Untuk itu, KPK menyatakan kesiapannya menghadapi perlawanan Sofyan dalam proses persidangan gugatan praperadilan. Ditegaskan Febri, praperadilan ini tidak menghentikan KPK terus mengusut kasus yang menjerat Sofyan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

"Tentu saat ini Penyidik fokus menangani perkara pokok dengan tersangka SFB tersebut," katanya.
Sebelumnya, kuasa hukum Sofyan, Soesilo Aribowo menyatakan kliennya telah mencabut gugatan praperadilan di PN Jaksel. Gugatan praperadilan tersebut dicabut lantaran Sofyan ingin fokus menghadapi perkara pokok.

Diketahui, KPK menetapkan Sofyan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Dalam kasus ini, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.



Sumber: Suara Pembaruan