Mantan Dirut Pertamina Dihukum 8 Tahun Penjara

Mantan Dirut Pertamina Dihukum 8 Tahun Penjara
Terdakwa kasus dugaan korupsi investasi perusahaan di blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009, Karen Agustiawan mengangkat tangannya usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan (vonis) oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / MPA Senin, 10 Juni 2019 | 19:32 WIB

Jakarta,Beritasatu.com-Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Karen Agustiawan. Majelis Hakim menyatakan Karen bersalah dalam perkara korupsi participating interest (PI) blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia.

"Menyatakan terdakwa Karen Agustiawan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah," kata Ketua Majelis Hakim, Emilia Djaja Subagja saat membacakan amar putusan terhadap Karen di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/6).

Hukuman ini jauh lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, Jaksa menuntut Karen dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp284 miliar.

Dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Karen dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi, dan Karen tidak merasa bersalah. Sementara itu, hal yang meringankan adalah Karen bersikap sopan dalam persidangan serta belum pernah dihukum.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, tindak pidana yang dilakukan Karen bersama-sama dengan mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Ferederick Siahaan, mantan Manajer Merger dan Akuisisi PT Pertamina Bayu Kristanto serta Legal Consul and Compliance Pertamina Genades Panjaitan.

Majelis Hakim menyatakan Karen terbukti telah memperkaya orang lain atau korporasi dalam upaya investasi di BMG yakni PT Roc Oil Company Limited (ROC, Ltd). Karen dinilai telah menyalahgunakan wewenang karena telah memutuskan melakukan investasi Participating Interest (PI) di Blok BMG tanpa pembahasan dan kajian lebih dulu.

Selain itu, Karen dkk juga telah menyetujui PI di Blok BMG tanpa adanya due deligence (Uji Tuntas) serta tanpa ada analisa risiko dan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa ada persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.

"Bahwa setelah SPA ditandangani, Dewan Komisaris mengirimkan surat memorandum kepada Dewan Direksi perihal laporan rencana investasi. Dalam memorandum tersebut, kekecewaan Dewan Komisaris karena SPA ditandangani tanpa persetujuan lebih dahulu, sehingga melanggar anggaran dasar Pertamina," katanya.

Akibat aksi tersebut, Karen pun dianggap merugikan negara hingga Rp 568 miliar karena PT Pertamina tidak mendapat keuntungan ekonomis dari investasi di Blok BMG. Hal ini lantaran ROC selaku operator di Blok BMG menghentikan produksi sejak 20 Agustus 2010 dengan alasan blok tersebut tidak lagi ekonomis.

Namun, hakim beranggapan Karen tidak melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor sebagaimana tuntutan jaksa. Hakim menilai Karen melanggar Pasal 3 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 sebagaimana dakwaan subsider.

Selain itu, dari lima hakim yang menangani perkara ini, terdapat hakim yang menyatakan dissenting opinion. Hakim Anggota Anwar berbeda pandangan dengan para hakim anggota. Anwar memandang aksi Karen sebagai bentuk risiko bisnis. Perbedaan pandangan Karen pun tidak dipersoalkan sebagai upaya penyalahgunaan wewenang karena kewenangan keputusan ada pada direksi, bukan komisaris. Selain itu, Karen dan direksi sudah mendapat release and discharge untuk ikut lelang. Oleh sebab itu, hakim Anwar beranggapan Karen tidak bersalah.

"Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka hakim anggota 3 berpendapat bahwa terdakwa Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagimana dakwaan primer maupun dakwaan subsider," kata hakim Anwar saat membacakan dissenting opinion.
Karen menyatakan akan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim. Apalagi, terdapat hakim yang menyatakan dissenting opinion. "Innalilahi. Allahuakbar. Saya banding," kata Karen.

Pernyataan untuk banding juga disampaikan Soesilo Aribowo, kuasa hukum Karen. Soesilo menyatakan akan segera menyusun memori banding setelah menerima salinan putusan hakim. "Kami secara tegas juga akan menyatakan banding. Mohon kalau bisa supaya salinan putusan dipercepat," katanya.

Lihat video:



Sumber: Suara Pembaruan