Ratna Sarumpaet Berencana Sampaikan Pembelaan Sendiri

Ratna Sarumpaet Berencana Sampaikan Pembelaan Sendiri
Terdakwa penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa 28 Mei 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Bayu Marhaenjati / YUD Selasa, 11 Juni 2019 | 18:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Terdakwa Ratna Sarumpaet, berencana akan menyampaikan pledoi atau pembelaan sendiri terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019) pekan depan.

"Kami sudah siap. Jadi pembelaan kami ada dua. Pembelaan dilakukan sendiri oleh bu Ratna, kemudian pembelaan dari kuasa hukum. Pembelaan dari bu Ratna tentunya melihat persoalan ini dari sisi kemanusiaan. Pembelaan kami dari kuasa hukum menilai persoalan ini secara yuridis," ujar kuasa hukum Ratna, Insank Nasruddin, Selasa (11/6/2019).

Dikatakan Insank, poin penting dalam pembelaan adalah menanggapi dakwaan atau tuntutan JPU soal Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, terkait menyiarkan berita bohong, menerbitkan keonaran.

"Kami tegaskan lagi yang dituntut kepada bu Ratna hanya satu pasal. Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, itu kan deliknya dalam pasal itu adalah delik materil. Kemudian JPU mendalilkan membuktikan bahwa delik materil itu, artinya terjadi keonaran. Menyebarkan berita bohong, menerbitkan keonaran. Harus ada keonarannya," ungkap Insank.

"Kemudian JPU memformulasikan demonstran 20 orang itu bentuk keonaran. Kemudian silang pendapat itu adalah keonaran. Kumpul-kumpulnya aktivis di Menteng, itu adalah keonaran," tambahnya.

Insank menyampaikan, menurut penilaian kuasa hukum dikaitkan dengan pendapat ahli hukum pidana Prof Mudzakir, aksi 20 demonstran bukan termasuk keonaran.

"Kemudian ahli ITE dari Kominfo menegaskan, bahwa di media sosial, silang pendapat itu bukan keonaran, dan di media sosial itu tidak ada keonaran, yang ada itu trending topic," katanya.

Menurut Insank, hakikat dari keonaran itu harus ada korban, dibubarkan polisi, dan ada fasilitas yang dirusak. Jadi bukan seperti yang dimaksud JPU, 20 orang demonstran di depan Polda Metro Jaya.

"Kalau kita menilai demo 20 orang adalah keonaran itu terlalu keliru banget. Kalau menurut saya, bentuk keonaran itu demonstran di tanggal 21-22 Mei lalu, itu keonaran. Kenapa? Karena ada polisi yang membubarkan, ada korbannya, ada fasilitas yang rusak. Demo 20 orang di depan Polda Metro Jaya nggak ada itu semua. Tidak ada fasilitas yang rusak, polisi tidak membubarkan, mereka dengan sukarela menyelesaikan itu sendiri," tandasnya.

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Ratna Sarumpaet dengan hukuman 6 tahun penjara, karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat, sesuai yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.



Sumber: BeritaSatu.com