Kasus BLBI, KPK: Tak Ada Hal Baru dari Argumentasi Maqdir Ismail

Kasus BLBI, KPK: Tak Ada Hal Baru dari Argumentasi Maqdir Ismail
Febri Diansyah. (Foto: Antara)
Fana Suparman / MPA Selasa, 11 Juni 2019 | 18:50 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan dari pengacara Maqdir Ismail yang menilai penetapan tersangka terhadap pemegang saham pengendali BDNI Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim dalam kasus dugaan korupsi SKL BLBI sebagai hal yang janggal dan tak masuk akal.

Maqdir menilai kewajiban BLBI Sjamsul sebagai pemegang saham pengendali BDNI telah selesai dengan ditandatanganinya perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) atau Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) pada 1998 lalu. Setahun kemudian atau pada 1999 perjanjian MSAA itu telah terpenuhi atau closing yang disahkan dengan penerbitan Surat Release and Discharge (pembebasan dan pelepasan) serta dikukuhkan dengan Akta Notaris Letter of Statement. Hal ini diperkuat dengan audit BPK pada 2002 dan 2006 yang menyebut Sjamsul layak menerima SKL karena telah memenuhi semua kewajiban berdasarkan MSAA.

Menanggapi hal ini, KPK menilai tidak ada hal baru dari argumentasi yang disampaikan Maqdir terkait kasus yang menjerat Sjamsul dan Itjih. Di sisi lain, KPK juga mempertanyakan kapasitas Maqdir lantaran hingga saat ini Lembaga Antikorupsi belum menerima surat dari Sjamsul soal penunjukan Maqdir sebagai kuasa hukum.

"Kami pandang tidak terdapat hal baru dari penjelasan yang disampaikan oleh Maqdir Ismail yang mengaku sebagai kuasa hukum SJN tersebut (Sjamsul Nursalim)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (11/6).

Febri menegaskan, sejumlah poin yang dsampaikan Maqdir sudah diuji di persidangan perkara dugaan korupsi SKL BLBI sebelumnya dengan terdakwa mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. Terkait MSAA yang disebut Maqdir telah terpenuhi sejak 1999 misalnya, Febri menegaskan, dalam fakta persidangan Syafruddin, Sjamsul diduga telah melakukan misrepresentasi ketika memasukan piutang petani tambak Rp4,8 triliun. Hal ini lantadan utang para petani tambak tersebut tergolong macet.

Hakim juga menolak pembelaan penasehat hukum Syafruddin saat itu terkait dengan Release and Discharge kepada Sjamsul Nursalim. Hal ini lantaran setelah dilakukan FDD justru ditemukan utang petambak tersebut dalam keadaan macet, sehingga BPPN kemudian menyurati SJN agar menambah jaminan aset sebesar Rp4,8 triliun tersebut.

"Namun, SJN (Sjamsul Nursalim) menolak memenuhi permintaan BPPN tersebut dengan alasan kredit petambak termasuk kredit usaha kecil (KUK). Hakim menilai penolakan SJN tersebut justru bertentangan dengan MSAA sehingga pembelaan tim penasehat hukum terdakwa SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) ditolak. Hingga pada April 2004, SAT dan ITN (Itjih Nursalim) menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir yang pada pokoknya berisikan pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan yang diatur di MSAA dan berikutnya diterbikan SKL-22 untuk SJN," kata Febri.

Mengenai audit BPK, Febri menjelaskan, Majelis Hakim yang menangani perkara Syafruddin telah menegaskan dalam pertimbangannya menyatakan Audit BPK 2002 dan 2006 merupakan audit kinerja. Sementara audit BPK Tahun 2017 merupakan audit untuk tujuan tertentu untuk menghitung kerugian negara. Selain itu, semua dokumen yang dijadikan dasar untuk melakukan audit diperoleh dari Penyidik, namun jika terdapat kekurangan maka auditor meminta pada penyidik untuk melengkapi. "Sehingga dalam perkara ini pembelaan terdakwa tersebut dikesampingkan," katanya.

Febri menambahkan, ketimbang berargumentasi, Maqdir selaku kuasa hukum lebih baik membantu menghadirkan Sjamsul dan Itjih untuk diperiksa penyidik. Pemeriksaan dalam proses penyidikan merupakan kesempatan bagi Sjamsul dan Itjih untuk mengklarifikasi atau bahkan membantah keterlibatan mereka dalam kasus megakorupsi ini.

"KPK memandang akan lebih baik jika pihak kuasa hukum SJN dan ITN membantu menghadirkan para tersangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut agar para tersangka juga dapat memberikan keterangan sesuai dengan data dan apa yang diketahui," katanya.

Diketahui, selama proses penyelidikan kasus BLBI, Sjamsul Nursalim tidak pernah memenuhi panggilan permintaan keterangan yang dilayangkan KPK. Tercatat, KPK telah tiga kali melayangkan surat panggilan baik ke alamat rumah maupun perusahaan yang terafiliasi dengan Sjamsul dan Itjih di Indonesia dan Singapura.

"Jika pihak SJN dan ITN ingin membela diri dalam perkara ini, akan lebih baik hadir memenuhi panggilan KPK atau, kami menyarankan agar SJN dan ITN menyerahkan diri ke KPK karena saat ini status mereka sudah sebagai tersangka dalam penyidikan perkara korupsi yang dilakukan KPK. Hal itu tentu akan dihargai jika tersangka bersikap koperatif," kata Febri.

Diketahui, KPK telah menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah dijatuhi hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan banding. Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun dari penerbitan SKL BLBI.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan