Sofyan Basir Segera Jalani Persidangan

Sofyan Basir Segera Jalani Persidangan
Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir menggunakan rompi tahanan berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Mei 2019. ( Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar )
Fana Suparman / YUD Selasa, 11 Juni 2019 | 20:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT PLN Sofyan Basir bakal segera diadili atas kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Hal ini seiring dengan telah rampungnya proses penyidikan terhadap Sofyan.

"KPK telah menyelesaikan penyidikan kasus dugaan suap terkait kontrak kerja sama PLTU Riau-1 dengan tersangka SFB (Sofyan Basir)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Dengan pelimpahan ini, Jaksa Penuntut KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan Sofyan. Nantinya, surat dakwaan terhadap Sofyan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk disidangkan.

"Dalam waktu dekat akan disiapkan dakwaan dan berkas-berkas untuk proses lebih lanjut persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti pada Penuntut Umum, sehingga proses hukum berikutnya berada pada lingkup kewenangan JPU KPK," kata Febri.

Untuk menuntaskan penyidikan kasus ini, tim penyidik KPK setidaknya telah memeriksa 74 saksi. Para saksi yang telah diperiksa itu terdiri dari sejumlah unsur, seperti Menteri ESDM, pejabat di PLN dan anak perusahaannya, pihak PT Samantaka Batubara, anggota DPR, mantan pengruus Partai Golkar dan pihak swasta lain.

Kuasa hukum Sofyan, Soesilo Aribowo mengapresiasi penyidik KPK dalam menangani kasus yang menjerat kliennya. Soesilo menilai tim penyidik sudah bekerja profesional hingga berkas penyidikan dinyatakan lengkap.

"Tadi acara tahap kedua sebenarnya ya mungkin tidak akan lama lagi pak Sofyan akan bersidang di Pengadilan Negeri Jakpus. Jadi pada intinya pemeriksaannya cepat belum 20 hari sudah terselesaikan saya terima kasih juga kepada KPK untuk mempercepat juga proses ini," katanya.

Soesilo mengatakan, kliennya masih mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC). Menurutnya, pengajuan JC ini akan dipertimbangkan pihaknya sambil menjalani proses hukum.

"Masih kita pikir-pikir tentu itu haknya pak Sofyan. Kami juga lagi berdiskusi yang mana kami juga belum tahu," katanya.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapatkan fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1. Diduga telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan, Eni dan Kotjo untuk membahas proyek senilai US$900 juta tersebut.

Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK).

Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan Blackgold Natural Resources Limited dan CHEC segera direalisasikan.



Sumber: Suara Pembaruan