KPK Segera Jadwalkan Pemeriksaan Sjamsul Nursalim

KPK Segera Jadwalkan Pemeriksaan Sjamsul Nursalim
Sjamsul Nursalim ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / MPA Selasa, 11 Juni 2019 | 20:47 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemegang saham pengendali BDNI Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Tak hanya Sjamsul dan Itjih, KPK juga bakal segera menjadwalkan memeriksa para saksi kasus ini.

"Kemarin kami sudah mengumumkan dua orang tersangka tentu saja dalam proses ke depan, kami akan melakukan pemeriksaan tersangka ataupun pemeriksaan saksi," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Pemanggilan pemeriksaan terhadap Sjamsul, Itjih, dan para saksi akan dilakukan KPK secara patut sesuai hukum acara yang berlaku. Selain itu, KPK juga bakal bekerja sama dengan otoritas di Singapura atau negara lain jika dibutuhkan sesuai United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dan aturan internasional lainnya. Kerja sama internasional ini dilakukan KPK mengingat Sjamsul dan Itjih telah menetap di Negeri Singa itu sejak beberapa tahun lalu.

"Hukum acara yang digunakan tentunya KUHAP, undang-undang KPK, dan Undang-undang tindak pidana korupsi dan jika dibutuhkan kerjasama internasional kami bisa menerapkan UNCAC ataupun kerja sama dengan unit-unit lain atau instansi lain di negara-negara lain, kalau dibutuhkan kerja sama internasional," katanya.

Febri mengaku belum mengetahui secara pasti jadwal pemeriksaan perdana Sjamsul sebagai tersangka. Saat ini, KPK juga fokus melacak aset-aset Sjamsul untuk kepentingan pemulihan kerugian negara yang mencapai Rp 4,58 triliun akibat korupsi SKL BLBI. Febri berjanji akan menyampaikan jadwal pemeriksaan Sjamsul jika sudah mendapat informasi dari tim penyidik.

"Kalau sudah ada informasi akan disampaikan," katanya.

Diketahui, dalam proses penyelidikan kasus BLBI, Sjamsul Nursalim tidak pernah memenuhi panggilan permintaan keterangan yang dilayangkan KPK. Tercatat, KPK telah tiga kali melayangkan surat panggilan baik ke alamat rumah maupun perusahaan yang terafiliasi dengan Sjamsul dan Itjih di Indonesia dan Singapura. Padahal, permintaan keterangan tersebut merupakan kesempatan bagi Sjamsul dan Itjih untuk mengklarifikasi atau membantah keterlibatan mereka di kasus megakorupsi ini.

Febri masih enggan berandai-andai untuk menetapkan Sjamsul sebagai buronan atau memasukkannya dalam daftar pencarian orang (DPO). KPK masih berharap Sjamsul untuk koperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik nantinya. Dengan demikian, KPK tidak perlu menetapkan Sjamsul sebagai buronan.

"KPK akan menjalankan dulu proses penyidikan ini. Nanti kita lihat. Kami berharap juga bagi pihak-pihak lain, memiliki itikad baik terutama tersangka ya, dan juga kuasa hukum dari tersangka, agar membantu proses hukum ini bisa dilakukan secara maksimal. Karena ketika tersangka hadir sebenarnya justru ada ruang bagi tersangka untuk memberikan keterangan bantahan atau sangkalan terhadap pokok perkara ini. Kalau tidak datang berarti ruang yang sudah disediakan secara hukum tersebut justru tidak digunakan," katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah dijatuhi hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan banding. Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun dari penerbitan SKL BLBI.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan