TNI-Polri Antisipasi Skenario Terburuk Pengamanan Sidang PHPU di MK

TNI-Polri Antisipasi Skenario Terburuk Pengamanan Sidang PHPU di MK
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (dua kanan), Menteri Perhuungan Budi Karya Sumadi (kiri), dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) meninjau pemeriksaan pasukan dalam apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2019 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa 28 Mei 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Bayu Marhaenjati / AMA Kamis, 13 Juni 2019 | 11:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - TNI dan Polri siap mengamankan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019) besok. Sekitar 33 ribu personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, Polri dan TNI sudah menyiapkan antisipasi skenario terburuk dalam pengamanan di MK.

"Tentu dari Polri dan TNI selalu menyiapkan worst scenario (skenario terburuk), selalu mengantisipasi worst scenario (skenario terburuk). Pasukan yang ada dari Polri lebih kurang 17 ribu, termasuk yang dari daerah-daerah saya tidak pulangkan, sudah 1,5 bulan di sini baik dari Brimob atau Sabhara tidak saya pulangkan. Mereka bergabung dengan kekuatan yang di Jakarta baik dari Mabes dan Polda," ujar Tito, di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Ia menambahkan, "Kemudian bapak panglima juga menyiapkan pasukan lebih kurang 16 ribu. Ini juga sama stand by sesuai kebutuhan dan sesuai dengan istilahnya kirtap, perkiraan cepat intelijen. Kirtap intelijen kita lakukan setiap hari. Jadi komunikasi intelijen tiap hari untuk melihat apakah ada gerakan massa," tambah Tito Karnavian.

Tito Karnavian menyampaikan, kemungkinan tetap ada massa yang akan menyampaikan aspirasi terkait sidang PHPU. Namun, tidak diperkenankan menggelar aksi di depan MK.

"Untuk saat ini kami melihat bahwa kemungkinan ada, tetap ada massa yang menyampaikan aspirasi. Tetapi tidak kita perbolehkan di depan MK, karena mengganggu jalan umum, mengganggu ketertiban publik, dan mengganggu hak asasi orang lain. Itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, pasal 6," katanya.

Menurut Tito Karnavian, belajar dari pengamanan di Bawaslu, aparat tidak akan memperbolehkan massa menggelar aksi hingga malam hari.

"Kita juga belajar dari kasus Bawaslu, memberikan diskresi, membolehkan kegiatan malam hari di jalan umum, ternyata disalahgunakan. Oleh karena itu, kita enggak mau ambil resiko, kali ini tidak boleh ada aksi apa pun di depan MK karena itu mengganggu jalan umum, karena Jalan Merdeka Barat itu jalan protokol," jelas Tito Karnavian.

Tito Karnavian menuturkan, apabila ada massa yang menyampaikan pendapat, nanti akan dikanalisasi di depan IRTI, di samping Patung Kuda. "Tapi kita melihat bahwa kemungkinan besar tidak banyak massa yang berdatangan. Tetapi seandainya ada massa yang di luar dugaan, kita sudah siap. Pasukan yang ada di sekitar Monas, saya kira ribuan ya, mereka sudah stand by di sini, dan di tempat-tempat lain kita tidak sebutkan dengan fasiltias dari Kementerian PUPR, bapak gubernur untuk boleh di Monas, di DPR dan lain-lain. Kita selalu menyiapkan pada kemungkinan worst scenario," katanya.

Tito Karnavian berharap, sidang PHPU dapat berjalan dengan lancar dan aman. Percayakan penyelesaian masalah kepada Mahkamah Konstitusi.

"Kita berdoa mudah-mudahan semua berjalan lancar, percayakan kepada MK, di daerah-daerah juga sama. Pak Panglima sudah melaksanakan video conference dengan jajarannya, kami pun sudah menyampaikan pada jajaran, semua juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang cooling down, mendinginkan, menyejukkan suasana. Termasuk kita sudah tahu simpul-simpulnya, kita berusaha untuk melakukan pendekatan, dan prinsipnya adalah kita mendengar bagaimana keinginan masyarakat yang sangat kuat dari berbagai survei yang ada dan media bahwa masyarakat, apalagi masyarakat Jakarta menolak kerusuhan dalam bentuk apapun juga. Masyarakat tidak menghendaki adanya kekerasan, apalagi yang sampai merusak," terangnya.

Pada bagian lain Tito Karnavian mengapresiasi Prabowo Subianto, yang telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat, terutama pendukungnya untuk tidak datang ke MK.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat, terutama pendukung beliau untuk mempercayakan proses hukum yang sudah ditempuh oleh beliau ke MK, dan juga masyarakat pendukung tidak datang ke MK. Dari kami tentunya berterima kasih dan mengarahkan masyarakat tidak perlu untuk datang berbondong-bondong dan mempercayakan proses yang ada ke MK," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com