Polri Dalami Organisator Pelaku Kerusuhan 22 Mei

Polri Dalami Organisator Pelaku Kerusuhan 22 Mei
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) disaksikan Menko Polhukam Wiranto (kiri) dan Kepala KSP Moeldoko (kanan) menunjukkan barang bukti senjata api saat menyampaikan konferensi pers perkembangan pascakerusuhan di Jakarta, dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu 22 Mei 2019. ( Foto: Antara Foto / Dhemas Reviyanto )
Bayu Marhaenjati / JAS Kamis, 13 Juni 2019 | 15:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Polri terus mendalami siapa yang mengorganisasi ratusan pelaku kerusuhan, di Jakarta, 21-22 Mei 2019 lalu. Termasuk, bekerja sama dengan Komnas HAM untuk mengumpulkan data dan mengungkap fakta terkait jatuhnya korban dalam peristiwa itu.

"Ada dua tim yang sedang melaksanakan pendalaman. Pendalaman pertama apakah dari 447 orang yang sekarang ditahan itu ada benang merah yang mengorganisasi mereka melakukan (kerusuhan) itu. Kemudian tim ini juga menyelesaikan pemberkasan kasus untuk diserahkan ke kejaksaan dan pengadilan setelah itu," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian, di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Dikatakan Tito, tim kedua melakukan investigasi tentang korban yang ada dalam peristiwa itu, baik korban dari pihak aparat maupun masyarakat. Tim ini bekerja sama dengan Komnas HAM.

"Kita lihat apakah mereka adalah korban sebagai perusuh atau mereka korban masyarakat biasa. Ini sedang didalami. Tim ini bekerja pararel dengan Komnas HAM, rapat sudah dilakukan dengan Komnas HAM untuk merekonsiliasi data apakah data yang dimiliki Polri dimiliki juga dari tim Komnas HAM, apakah juga memiliki data yang sama," papar Kapolri.

"Kita tidak mau membuat menjadi sama, tapi masing-masing berbeda yang penting ada komunikasi karena data dan fakta itu perlu. Ini (hasilnya) akan disampaikan bersama nantinya oleh tim investigasi Polri dan investigasi Komnas HAM," ungkapnya.

Menyoal ada desakan perlu dibentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF), Tito menyampaikan, percayakan kepada Komnas HAM dan Polri untuk mengungkapnya.

"Pertama, tim yang sudah ada sekarang dari investigasi Polri itu dipimpin langsung oleh orang ketiga di Polri, Irwasum. Ini penting karena unsur internal ini bisa menembus batas-batas dalam institusi sendiri. Namun mungkin kelemahannya dianggap protektif," kata Tito.

"Oleh karena itu, kami membuka komunikasi dengan Komnas HAM juga, silakan untuk melakukan. Untuk apa ada TGPF kalau seandainya, kalau Komnas HAM adalah otoritas resmi yang dibentuk oleh undang-undang dan bukan posisinya di bawah presiden, apalagi di bawah Polri. Kita percayakan kepada Komnas HAM dan tim investigasi untuk bisa menembus ke dalam institusi sendiri," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com