KPU Bakal Sampaikan Keberatan soal Perbaikan Permohonan Prabowo di Sidang MK

KPU Bakal Sampaikan Keberatan soal Perbaikan Permohonan Prabowo di Sidang MK
Pramono Ubaid Tanthowi. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / JAS Kamis, 13 Juni 2019 | 22:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, menuturkan bahwa pihaknya akan akan menyampaikan keberatan atas perbaikan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres yang diajukan oleh Prabowo-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi.

KPU, kata Pramono, rencananya akan menyampaikan pada sidang pendahuluan, besok, Jumat (14/6/2019).

"Iya (diberikan kesempatan). Nanti kami akan sampaikan keberatan kami atas perbaikan permohonan itu," ujar Pramono di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol? Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/6/2019).

Pramono menegaskan bahwa pihaknya masih berpatokan pada hukum acara yang ada pada Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 dan PMK Nomor 1 Tahun 2019 dalam penanganan perkara sengketa PHPU Pilpres. Dalam kedua aturan tersebut, tidak disebutkan masa perbaikan untuk PHPU Pilpres.

"Di sana tidak menyebutkan ada masa perbaikan permohonan PHPU pilpres. Secara formal itu ya tidak sesuai dengan Peraturan MK, jadi formal maupun substansial itu tidak relevan," tandas dia.

Meskipun demikian, Pramono menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim MK terkait diterima atau tidaknya perbaikan permohonan Prabowo-Sandi. Pasalnya, MK mempunyai kewenangan untuk menentukan hal tersebut.

"Ujungnya nanti terserah hakim MK. Kalau nanti ujungnya tetap memperbolehkan perbaikan, tentu nanti akan kami sampaikan jawaban yang merujuk kepada dokumen perbaikan (dari Prabowo-Sandiaga Uno),'' jelas Pramono.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan, jawaban tertulis dan alat bukti yang disiapkan KPU masih merujuk pada permohonan sengketa PHPU tertanggal 24 Mei 2019. Dalam permohonan itu, ada tiga poin penting, yakni soal jumlah pemilih yang tidak wajar sebanyak 17,5 juta, soal situng KPU dan KPU yang dituding menghilangkan daftar hadir atau formulir C7 di beberapa daerah.

"Jawaban kita masih mengacu pada permohonan awal, 24 Mei 2019. Perbaikan permohonan belum kita tanggapi," tutur dia.

Namun, kata Pramono, KPU tetap menyiapkan jawaban atas sejumlah petitum dalam perbaikan permohonan yang juga sudah diajukan oleh Prabowo-Sandiaga Uno. Pramono mengakui, KPU juga sudah menyiapkan jawaban dan alat bukti terhadap sejumlah dalil dan petitum baru dari Prabowo-Sandi, seperti dugaan penggelembungan suara, status jabatan Cawapres Ma'ruf Amin dan dugaan dana kampanye fiktif paslon Jokowi-Ma'ruf.

"Tentu kita siapkan, ada tuduhan soal penggelembungan suara, termasuk status calon wakil presiden yang dianggap tidak memenuhi syarat. Namun, soal itu belum masuk dalam jawaban yang kami serahkan kemarin sore," pungkas Pramono.



Sumber: BeritaSatu.com