FAPP Minta MK Tolak Seluruh Permohonan Paslon 02

FAPP Minta MK Tolak Seluruh Permohonan Paslon 02
Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) saat konferensi pers di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (12/6/2019). ( Foto: beritasatu.com / yustinus paat )
Yustinus Paat / WM Rabu, 12 Juni 2019 | 16:43 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komunitas Advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait tidak langsung dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres. FAPP meminta MK mendengarkan keterangan mereka dalam PHPU yang diajukan Prabowo-Sandi.

"FAPP merupakan komunitas advokat dari berbagai golongan, suku dan agama meminta MK menolak permohonan Paslon 02, Prabowo-Sandiaga Uno untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard," ujar Juru Bicara FAPP Albert Aries, di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

FAPP, kara Albert, juga mengharapkan MK dapat menyatakan sah dan benar Keputusan KPU Republik Indonesia No. 987/PL/01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemiihan Umum Tahun 2019.

“Kami bersepakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI di atas kepentingan golongan/pribadi, dan juga telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2019, serta memiliki kepedulian yang tinggi atas pelaksanaan pemilu yang luber-jurdil. Ini merupakan upaya kami demi tegaknya hukum dan keadilan di NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” jelas Albert.

Sementara Saor Siagian, salah satu advokat yang tergabung dalam FAPP, menyebutkan beberapa pertimbangan pihaknya meminta MK menolak permohonan Prabowo-Sandi. Pertama, kata Saor, Pemilu Serentak 2019 merupakan amanat dari Putusan MK No 14/PUUXI/2013.

Sesuai dengan putusan MK tersebut, kata Saor, tujuan pemilu serentak adalah mengurangi pemborosan waktu dan biaya pemilu, mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat, dan mengakomodir hak Warga Negara Indonesia untuk memilih secara cerdas.

"Selain itu, pemilu serentak juga bertujuan membangun peta check and balances dari pemerintahan presidensial sesuai dengan keyakinan dari pemilih itu sendiri, terlepas dari kendala-kendala yang telah terjadi selama pelaksanaan Pemilu, 17 April 2019. Oleh karena itu, Pemilu serentak 2019 tetap patut diapresiasi sebagai suatu kedewasaan Bangsa dan rakyat Indonesia dalam berdemokrasi," ungkap dia.

Kedua, kata Saor, permohonan Prabowo-Sandi telah melanggar Pasal 75 huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, tidak mencantumkan penghitungan hasil pemilu menurut Prabowo-Sandi dan juga telah mencampuradukan kewenangan MK dalam mengadili perselisihan hasil pemilu dan kewenangan dari Bawaslu untuk memeriksa dan memproses dugaan pelanggaran dan sengketa dalam proses pemilu.

"Ketiga, Prabowo-Sandi ternyata sama sekali tidak menguraikan dengan jelas mengenai siapa pelaku dari money politic yang dituduhkan sepihak kepada Paslon 01, siapa penerimanya, kapan, dimana terjadinya, dan berapa jumlahnya, quod non yang dapat mempengaruhi pilihan dari pemilih yang berjumlah signifikan terhadap perolehan suara dari Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf. Karena itu sesuai dengan asas actori incumbit probatio, dalil Prabowo-Sandi haruslah dikesampingkan oleh MK," jelas dia.

Keempat, kata Saor, dalil yang diajukan oleh Prabowo-Sandi terkait hasil pemilu ke MK ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 475 ayat (1) dan (2) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan bahwa keberatan tersebut sebatas pada hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden (error in objecto).

"Kelima, dalil Prabowo-Sandi mengenai adanya kecurangan kuantitatif dalam pilpres 2019 terkait dengan daftar pemilih tetap adalah mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum, karena secara mutatis mutandis telah terbantahkan dengan telah dilakukannya verifikasi faktual oleh KPU yang dihadir peserta pemilu dan Bawaslu," ungkap dia.

Terakhir, lanjut Saor, dalil Prabowo-Sandi yang menggunakan putusan MK dalam pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dapat diterapkan sebagai preseden atau yurisprudensi dalam permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar.

"Pasalnya, putusan sengketa pilkada-pilkada tersebut tidak serta merta dapat dijadikan ukuran/standar nasional dalam pilpres serta tidak dapat membelenggu kewenangan MK dalam mencari kebenaran nateriil dalam perkara tersebut," pungkas Saor.



Sumber: BeritaSatu.com