Rektor IAIN Pontianak Akui Pernah Bertemu Romy

Rektor IAIN Pontianak Akui Pernah Bertemu Romy
Mantan ketua umum PPP Romahurmuziy (Rommy)tersangka dugaan suap. ( Foto: Beritasatu TV )
Fana Suparman / YUD Senin, 17 Juni 2019 | 16:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Syarif mengakui pernah bertemu dengan mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias. Pertemuan itu terjadi saat acara Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini diakui Syarif usai diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemag) yang menjerat Romy sebagai tersangka, Senin (17/6/2019).

"Dulu di Muktamar NU pernah (bertemu Romahurmuziy), hanya itu, enggak pernah lagi," kata Syarif usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Saat bertemu Romy, Syarif mengklaim tidak membicarakan mengenai proses seleksi jabatan rektor. Syarif juga membantah memberikan uang terkait proses tersebut. Syarif mengaku bukan orang penting yang bisa seenaknya berkomunikasi dengan Romy.

"Enggak ada. Enggak ada (komunikasi) Orang penting mana mau ketemu saya. Saya mau ketemu orang penting mana mau. Enggak bisa. Enggak ada lah (diminta uang). Apa yang mau saya kasih, gaji saya seberapa," katanya.

Syarif mengklaim proses seleksi yang dijalaninya hingga menjabat Rektor IAIN Pontianak telah sesuai prosedur. Syarif mengatakan, Panitia Seleksi hingga Tim Senat yang menyeleksinya tidak dapat diintervensi. Namun, Syarif mengakui pernah menerima SMS dari seseorang tak dikenal.

"Kalau SMS bodong iya, tapi langsung saya hapus," katanya.

Diberitakan, KPK menetapkan Romy bersama Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemag Provinsi Jatim, Haris Hasanuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemag. Muafaq dan Haris diduga telah menyuap Romy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemag. Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik dan Haris mendaftar sebagai Kakanwil Kemag Provinsi Jatim.

Pada 6 Februari 2019, Haris mendatangi kediaman Romy dan menyerahkan uang sebesar Rp250 juta untuk memuluskan proses seleksi ini sesuai kesepakatan. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.

Namun, pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak lolos seleksi untuk diusulkan ke Menteri Agama karena pernah mendapatkan hukuman disiplin.

KPK menduga telah terjadi kerja sama antara Romy dan pihak-pihak tertentu termasuk pejabat Kemag untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemag Provinsi Jatim.

Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemag Jatim pada awal Maret 2019. Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Romy. Pada Jumat (15/3) lalu, Muafaq, Haris, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Romy untuk menyerahkan uang Rp50 juta terkait kepentingan jabatan‎ Muafaq.

KPK saat ini sedang mengembangkan kasus jual beli jabatan. Salah satunya jual beli jabatan rektor di UIN dan IAIN yang berada di bawah Kemag.

Untuk mendalami hal tersebut, KPK memeriksa tujuh PNS Kemag yang pernah mengikuti proses seleksi rektor, pada hari ini. Selain Syarif, KPK juga menjadwalkan memeriksa Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Ali Mudlofir; Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Masdar Hilmy; Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, Akh Muzakki. Selain itu terdapat nama Dosen IAIN Pontianak, Wajidi Sayadi; Wakil Rektor I IAIN Pontianak, Hermansyah; dan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Warul Walidin.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengakui pihaknya menerima banyak laporan mengenai dugaan suap terkait pengisian jabatan rektor perguruan tinggi negeri, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) yang berada di bawah Kementerian Agama. Lembaga Antikorupsi memastikan bakal menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. 



Sumber: Suara Pembaruan