Berlinang Air Mata, Ratna Sarumpaet Sampaikan Nota Pembelaan

Berlinang Air Mata, Ratna Sarumpaet Sampaikan Nota Pembelaan
Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 18 Juni 2019. ( Foto: Beritasatu.com / Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / FMB Selasa, 18 Juni 2019 | 15:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Terdakwa Ratna Sarumpaet, berlinangan air mata ketika membacakan nota pembelaan pribadinya dalam persidangan kasus berita bohong, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini.

"Walaupun hidup saya sibuk sebagai aktivis, namun sebagian besar hidup saya bersama dengan anak-anak. Jadi mohon Yang Mulia kembalikan saya kepada anak-anak saya," begitu sepenggal kalimat yang disampaikan Ratna sambil menangis pada akhir pembacaan nota pembelaannya, di Ruang Sidang Prof. H. Oemar Seno Adji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Sebelumnya, pada awal pembacaan pembelaan Ratna terlihat tegar. Dia memulainya dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan, dan mengucapkan hormat dan terima kasih kepada Majelis Hakim, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penasihat Hukum.

"Dengan keterbatasan saya sebagai orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formil di bidang hukum, perkenankan saya membacakan nota pembelaan pribadi saya demi mendapatkan keadilan berdasarkan fakta-fakta hukum dan hati nurani para Majelis Hakim Yang Mulia," ujar Ratna.

Ratna kemudian, menyinggung kalau kasus berita bohong yang menimpanya sejak awal sarat dengan politisasi. Media massa, media sosial, politisi, bahkan penyidik berusaha menggiring opini publik seolah-olah dirinya telah dengan sengaja menciptakan dan menyebarkan kebohongan demi kepentingan salah satu pasangan calon presiden.

"Untunglah persidangan-persidangan yang digelar untuk memeriksa saksi-saksi, memeriksa para saksi ahli dan memeriksa diri saya selaku terdakwa, mampu mengungkap bahwa kebohongan yang saya buat sama sekali tidak punya motif politik, jauh dari menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, dan sama sekali tidak menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Tetapi semata-mata untuk menutupi pada anak-anak saya dalam usia saya yang sudah lanjut saya masih melakukan operasi plastik sedot lemak," kata Ratna yang mulai menangis.

Ratna mengungkapkan, pertemuannya dengan Fadli Zon dan sejumlah tokoh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi adalah untuk meminta saran, masukan, bantuan tentang dana swadaya masyarakat Papua yang konon diperoleh dari dana Raja-Raja Nusantara yang diblokir pemerintah.

"Walaupun orang-orang yang meminta bantuan saya mengurus dana Papua itu (Deden, Ruben dan Haryanto) sekarang sudah ditahan di Rutan Cipinang dalam kasus penipuan identitas, dana swadaya Papua itulah alasan utama saya merasa perlu bertemu Fadli Zon, dan kawan-kawan, di BPN," ucapnya.

"Saya tidak pernah menyangka sedikitpun bahwa kebohongan pribadi yang saya sampaikan ke beberapa orang itu akan berdampak hukum, sehingga sampai saat ini saya masih mendekam di dalam rumah tahanan Polda Metro Jaya, terpisah dengan anak-anak saya sebagai tahanan," tambahnya.

Ratna mengaku sempat lega setelah melalui proses penyidikan yang menekan dan melelahkan, di Polda Metro Jaya. Terutama, setelah berkas perkaranya dengan sangkaan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah diterima jaksa.

"Walau pun sangkaan sangat dipaksakan atau tidak relevan, tetapi saya lega pada akhirnya dapat melangkah ke etape berikutnya, yakni persidangan. Dan, berusaha keras menghadapinya dengan sikap positif dengan harapan seluruh rangkaian proses yang akan saya lalui dalam pengungkapan perkara saya berjalan secara obyektif, adil dan mandiri tanpa tekanan dari tangan-tangan kekuasaan, dipolitisasi atau dikapitalisasi untuk kepentingan tertentu, sehingga tujuan penegakan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat terwujud melalui perkara ini, terutama terhadap
diri saya sebagai terdakwa," ungkapnya.

Namun, kata Ratna, harapan itu sirna begitu JPU secara bergantian membacakan dakwaan yang jauh dari obyektivitas, kejujuran dan keadilan dan tuntutan yang berat. "Kerasnya tim JPU menetapkan tuntutan paling maksimal pada saya membuat mereka abai atas tanggung jawabnya sebagai bagian dari institusi penegak hukum untuk berpegang pada azas kejujuran, obyektivitas dan keadilan itu sendiri. Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang atau sekelompok pejabat penegak hukum, apapun kedudukannya, apapun alasannya terutama di negeri ini, sebagai bangsa yang sedang berjuang menjadi negara hukum yang kuat".

Ratna melanjutkan, fakta-fakta yang terungkap sepanjang hari-hari persidangan yang panjang terbuang sia-sia.

"Nyaris seluruh fakta persidangan yang meringankan saya diabaikan tim Jaksa Penuntut Umum. Mereka hanya mengambil keterangan ahli yang mereka ajukan, sementara saksi dan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum saya sama sekali tidak dipertimbangkan," katanya.

Padahal menurut Ratna, fakta persidangan membuktikan dirinya sama sekali tidak menyebarkan kebohongan di media sosial. Sehingga tuntutan JPU yang mendakwanya melanggar pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana adalah tindakan tidak adil dan semena-mena.

"Di dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang bisa membuktikan atau memberikan keterangan terjadinya keonaran, termasuk kesaksian yang diberikan oleh Prof. Muzakir yang menyebut tidak terjadi keonaran, namun Jaksa Penuntut Umum dengan subyektif mengabaikannya," tambah Ratna.

Tidak cukup hanya sampai di situ, lanjut Ratna, demi menguatkan tuntutan maksimal, JPU mencantumkan pada materi kesimpulan tuntuntan pidana kalau dirinya pernah dihukum sebagai salah satu alasan yang memberatkan.

"Saya memang pernah dihukum di era Orde Baru. Pada tanggal 10 Maret 1998, saya bersama beberapa kawan aktivis Pro Demokrasi termasuk putri saya, Fathom Saulina, memang ditangkap dengan tuduhan makar dengan pasal berlapis. Saya ditahan 60 hari di Rutan Polda Metro Jaya dan 10 hari di Pondok Bambu, Namun, tujuh puluh hari setelahnya tanggal 20 Mei 1998 sehari sebelum Presiden Soeharto lengser, kasus kami disidangkan di PN Jakarta Utara, dengan dakwaan 'Menggelar Acara Tanpa Izin'. Persidangan itu hanya berlangsung tiga jam, dan kami dibebaskan hari itu juga. Itu kasus politik, bukan kasus pidana," tegasnya.

Ratna menyampaikan, JPU dengan penuh keyakinan telah mendakwanya melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang berakibat dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat atau melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

"Karena itu melalui pembelaan ini perlu saya tekankan kembali bahwa tidak ada maksud saya untuk membuat keonaran atau kekacauan di kalangan masyarakat apalagi bermaksud untuk menimbulkan rasa permusuhan di kalangan rakyat, individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, dan sama sekali tidak terjadi keonaran di tengah masyarakat," tegasnya.

"Saya tidak mengerti keonaran seperti apa yang dimaksud JPU, yang telah terjadi akibat kebohongan saya. Keonaran yang saya tahu dan diketahui secara umum adalah terjadinya kerusuhan atau amukan massa yang hanya bisa dihentikan oleh aparat kepolisian. Seperti terjadi pada peristiwa Mei 1998, di mana ada korban jiwa, terjadi benturan fisik, ada kendaraan rusak, ada fasilitas umum yang dirusak, dan kepolisian bertindak untuk mengamankannya. Pertanyaan saya, lalu di mana dan pada saat kapankah telah terjadi kerusuhan akibat kebohongan saya?"

Ratna menilai, adalah berlebihan apabila JPU dalam surat dakwaan dan tuntutannya menyatakan dirinya telah menerbitkan keonaran karena sama sekali tidak ada satu unsur pun yang terjadi. "Terus terang, sulit sekali bagi saya memahami mengapa JPU mendakwa saya dengan pasal yang tidak sesuai dengan perbuatan saya, yang begitu luar biasa beratnya."

Selanjutnya, Ratna menyampaikan keresahan yang dirasakan selaku terdakwa dalam perkara ini, terutama tentang pengertian-pengertian unsur-unsur delik yang telah didakwakan kepadanya.

"Apakah perbuatan saya menyampaikan kebohongan kepada tujuh orang melalui WhatsApp akun pribadi dapat disebut sebagai perbuatan menyiarkan atau menyampaikan pemberitahuan bohong? Apakah akibat dari perbuatan saya telah terjadi keonaran sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Sebab, jika masih ada keragu-raguan terhadap hal itu, bahkan jika Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan saya tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyiarkan, apalagi berakibat keonaran, maka saya memohon bebaskan saya secara hukum. Karena yang saya tahu lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah," katanya.

Ratna berharap, majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. "Saya berharap Yang Mulia Majelis Hakim dapat menilai tentang kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran tentang berita yang dianggap sebagai kebohongan itu, sehingga dapat memutuskan perkara saya ini dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com