JPU Bakal Tanggapi Pembelaan Ratna Sarumpaet Secara Cermat

JPU Bakal Tanggapi Pembelaan Ratna Sarumpaet Secara Cermat
Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 18 Juni 2019. ( Foto: Beritasatu.com / Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / FER Selasa, 18 Juni 2019 | 21:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), bakal menggelar sidang lanjutan kasus berita bohong terdakwa Ratna Sarumpaet dengan agenda replik atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas pembelaan terdakwa, Jumat (21/6/2019) mendatang. JPU akan menyusun tanggapan secara cermat dan sistematis, mengacu kepada dakwaan atau tuntutan.

"Kami susun apa tanggapan kami terhadap pledoi dari penasihat hukum dan terdakwa. Kami akan susun secara sistematis, nanti pada hari Jumat, insya Allah kami akan bacakan itu. Tentu kami tetap akan mengacu kepada dakwaan dan tuntutan kami, sambil melihat apa yang disampaikan dalam pembelaan (terdakwa), kami akan tanggapi secara cermat," ujar JPU, Daru Tri Sadono, di PN Jaksel, Selasa (18/6/2019).

Daru menyampaikan, sangat wajar apabila pembelaan tim penasihat hukum dan terdakwa berbeda dengan tuntutan jaksa.

"Saya kira itu wajar. Karena sebenarnya tim penasihat hukum maupun kami penuntut umum kan memiliki kepentingan yang sama, yaitu adalah bagaimana kita menegakkan hukum. Dalam hal ini bagaimana kami bisa membuktikan dari unsur-unsur yang kami dakwakan. Sedangkan dari penasihat hukum tentu mereka memiliki sudut pandang bagaimana dia memberikan suatu pembelaan untuk kepentingan klien dalam hal ini terdakwa. Saya kira itu biasa saja. Soal perbedaan pendapat dari dulu sampai hari ini antara penuntut umum dengan penasihat hukum pasti akan berbeda," ungkap Daru.

Daru menyampaikan, memang penuntut umum dengan penasihat hukum memiliki perbedaan persepsi perihal unsur keonaran.

"Saya kira itu masing-masing memiliki persepsi yang berbeda. Ini soal persepsi. Perspektif kami menunjukan bahwa keonaran itu ada. Dan, keonaran sendiri tentu itu ada levelnya, ada gradasinya. Tidak harus kemudian diartikan ada kerusuhan, bakar-bakaran, ada barang di rusak, ada fasilitas umum dihancurkan. Tidak harus demikian," kata Daru.

Menyoal penasihat hukum dan terdakwa Ratna menilai JPU memaksakan tuntutannya, Daru memastikan pihaknya objektif membuat tuntutan sesuai dengan dalil yang dimiliki.

"Tidak. Kami tidak memaksakan. Kami sudah berusaha untuk objektif sesuai dengan dalil-dalil yang kami miliki. Saya kira tidak ada sedikit pun kami memaksakan bahwa itu unsur terpaksa atau dipaksa, tidak demikian," jelas Daru.

Daru menambahkan, jaksa bekerja sesuai koridor hukum, dan tidak terkait dengan politik. "Tidak. Kami ini adalah jaksa, tentu kami bergerak itu sesuai koridor hukum. Sama sekali tidak ada kepentingan-kepentingan lain, apalagi politik. Kami sama sekali berada dalam koridor hukum. Yang kami laksanakan adalah semata-mata demi kepentingan penegakan hukum yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum," tandas Daru.



Sumber: BeritaSatu.com