Mendagri: DP4 yang Diserahkan itu Clean and Clear

Mendagri: DP4 yang Diserahkan itu Clean and Clear
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / YUD Rabu, 19 Juni 2019 | 18:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ada permasalahan atau clean and clear. Kemdagri juga tidak berwenang menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

“Tahun 2017, Kemdagri sudah serahkan DP4. Kewenangan menentukan DPR itu adalah KPU bukan Kemdagri. Tapi KPU juga sering mengundang kami untuk sinkronkan DPT. Bagi kami, DP4 yang diserahkan itu clean and clear,” tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Tjahjo menambahkan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemdagri pun telah menjelaskan mengenai data kependudukan setiap rapat KPU. Rapat dihadiri juga oleh tim sukses (timses) pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun partai politik (parpol). “Setiap ada pertanyaan dari timses atau partai kan dibuka bersama. Semua sepakat,” imbuh Tjahjo.

Tjahjo juga menepis adanya 17,5 juta penduduk yang tak wajar. “Enggak ada. Kalau di data kami yang disampaikan ke KPU itu fix (tepat), clean and clear. Soal ada tanggal lahir yang sama, itu kan kesepakatan. Memang kalau enggak orang lupa (tanggal lahir), kan sama saja (tentukan tanggal tertentu),” tegas Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo juga menanggapi adanya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang disebut palsu oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Tjahjo, e-KTP palsu tak memungkinkan digunakan untuk memilih. “KTP palsu kan enggak akan mungkin bisa dipakai. Siapa yang mau pakai KTP palsu? Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) jelas domisilinya,” ucap Tjahjo.

Di sisi lain, Tjahjo menyatakan, dirinya pun dituding memerintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengampanyekan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga calon presiden (capres) petahana. Hal itu dirasa Tjahjo tidak tepat. “Sama seperti saya dituduh perintahkan ASN kampanyekan program pemerintah Pak Jokowi. Ini kan Pak Jokowi sebagai Presiden bukan capres,” kata Tjahjo.



Sumber: Suara Pembaruan