Haris Azhar Tolak Hadir Jadi Saksi Prabowo-Sandi

Haris Azhar Tolak Hadir Jadi Saksi Prabowo-Sandi
Sejumlah saksi dari pihak pemohon diambil sumpahnya saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon. ( Foto: ANTARA FOTO / Hafidz Mubarak A )
Yustinus Paat / YUD Rabu, 19 Juni 2019 | 21:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menolak hadir menjadi saksi Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Haris menolak hadir dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/6/2019).

"Saya menyatakan tidak bersedia untuk hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa pemilihan presiden di MK hari ini," kata Haris  melalui keterangan tertulis, Rabu (19/6/2019).

Haris mengatakan pemberian bantuan hukum kepada Kapolsek Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz berkaitan dengan perintah dari Kapolres Garut untuk melakukan penggalangan dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada kontestasi Pilpres 2019. Dia mengakui pemberian bantuan hukum tersebut terkait profesi advokat yang dijalankannya selama ini.

"Bantuan hukum dari saya untuk AKP Sulman Aziz semata-mata berbasis pada profesi advokat yang selama ini saya jalani," tutur Haris.

Dalam menangani kasus tersebut, Haris menegaskan bahwa dirinya berkerja berdasarkan pada hasil kerja advokasi, kecocokan atas dugaan dan fakta yang terjadi. Selain itu, Haris juga ingin menjunjung nilai-nilai profesionalitas polisi yang diharuskan netral dan tidak memihak dalam Pilpres 2019.

"Oleh karenanya, Bapak AKP Sulman Aziz saat itu dapat dikatakan sebagai seorang whistleblower. Saya menilai lebih tepat apabila Bapak AKP Sulman Aziz langsung yang hadir, untuk dimintai keterangan dan diminta menjadi saksi dalam sidang ini," jelas Haris.

Haris mengakui pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan kepada AKP Sulman Aziz secara hukum probono. Dalam arti, terkait upaya dirinya untuk mewujudkan profesionalitas penegak hukum, upaya kontrol netralitas dan profesionalitas polisi dalam penyelenggaraan Pilprea 2019 dan upaya menciptakan keterbukaan informasi publik.

"Dalam keterangannya kepada saya, AKP Sulman Aziz menyampaikan data-data pemetaan wilayah dan pemetaan nama-nama anggota kepolisian yang diarahkan untuk memberikan dukungan kepada Paslon Jokowi-Ma'ruf," tandas dia.

Lebih lanjut, Haris mengatakan dua kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga memiliki catatan pelanggaran HAM. Jokowi, kata dia, selama menjabat sebagai Presiden RI Periode 2014-2019, tidak menjalankan kewajibannya untuk menuntaskan kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat.

"Sementara bapak Prabowo Subianto, menurut Laporan Komnas HAM, merupakan salah satu yang patut dimintai pertanggungjawaban atas kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa sepanjang tahun 1997 hingga1998," pungkas Haris.



Sumber: BeritaSatu.com