Kuasa Hukum Sofyan Basir Ajukan Nota Keberatan

Kuasa Hukum Sofyan Basir Ajukan Nota Keberatan
Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir menggunakan rompi tahanan berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Mei 2019. ( Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar )
Fana Suparman / YUD Senin, 24 Juni 2019 | 16:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir melalui kuasa hukumnya mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Sofyan Basir sebagai pihak yang membantu dan memberikan kesempatan terjadinya suap terkait proyek PLTU Riau-1.

Kami langsung ajukan keberatan yang mulia. Kami akan bacakan hari ini. Ada 50 lembar nota keberatan yang akan kami bacakan‎‎," kata Soesilo Aribowo, kuasa hukum Sofyan Basir di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Hakim mempersilakan kuasa hukum Sofyan Basir untuk menyampaikan nota keberatan atas dakwaan Jaksa KPK tersebut.‎ Dalam paparannya, Soesilo mempermasalahkan soal surat dakwaan Jaksa KPK yang dinilainya cacat formil.

Soesilo menilai penerapan Pasal 15 oleh Jaksa terhadap Sofyan terkait tindakan pembantuan dalam proses terjadinya suap berlebihan sehingga membuat isi surat dakwaan tidak jelas atau obscuur libel. Hal ini lantaran Jaksa menerapkan Pasal 15 UU Tipikor di-Juncto-kan atau dihubungkan dengan Pasal 56 ke-2 KUHP. Padahal, kata Soesilo Pasal 15 UU Tipikor dan Pasal 56 ke-2 KUHP memiliki unsur yang sama.

"Hal ini telah membingungkan Terdakwa Sofyan Basir dan Penasihat Hukumnya di dalam pemahaman dugaan perbuatan pembantuan yang dituduhkan kepada Terdakwa Sofyan Basir, sehingga menyulitkan dalam melakukan pembelaan," kata Soesilo.

Selain itu, Soesilo menambahkan, peran Sofyan dalam kasus suap PLTU Riau-1 yang disebut terlibat dalam hal pembantuan proses suap tidak dijelaskan secara cermat oleh Jaksa KPK.

"Ketidakcermatan surat dakwaan terkait dengan penentuan kualitas Terdakwa Sofyan Basir yang diduga telah memberikan fasilitas untuk mempercepat proses kesepakatan proyek IPP atau memfasiltasi pertemuan-pertemuan telah membuat Surat Dakwaan harus batal demi hukum," paparnya.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Sofyan Basir telah memberikan kesempatan, sarana dan keterangan terjadinya tindak pidana suap terkait proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-1. Suap tersebut diberikan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni M Saragih, dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Johannes Kotjo menyuap Eni dan Idrus sekitar Rp 4,75 miliar agar dapat menggarap proyek senilai US$ 900 juta tersebut. Rencananya proyek PLTU Riau-1 digarap konsorsium yang terdiri dari anak usaha PLN, PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBI), Blackgold Natural, dan China Huadian Engineering Company yang dibawa oleh Johannes Kotjo.

Sementara, Sofyan, diduga turut memuluskan praktik suap tersebut karena proyek PLTU Riau-1 berada di PLN. Sofyan juga disebutkan memberi kesempatan atau memfasilitasi dengan turut menghadiri pertemuan-pertemuan dengan Eni, Kotjo dan Idrus Marham serta jajaran direksi PT PLN.

"Padahal terdakwa mengetahui Eni dan Idrus akan mendapat sejumlah uang atau fee sebagai imbalan dari Kotjo," kata Jaksa.
Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sofyan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan