KPK Usul Napi Korupsi ke Nusakambangan, Menkumham Belum Sepakat

KPK Usul Napi Korupsi ke Nusakambangan, Menkumham Belum Sepakat
Menkumham Yasonna H. Laoly. ( Foto: BeritaSatu TV )
Carlos KY Paath / HA Senin, 24 Juni 2019 | 19:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) menekankan pentingnya integritas petugas lembaga pemasyarakatan (LP). Para petugas LP yang melanggar peraturan bakal dikenakan sanksi.

“Mohon kepada teman-teman (petugas LP), tunduklah kepada aturan. Taatlah kepada aturan. Kalau enggak, pesannya juga jelas, kalau melanggar aturan SOP, ya sudah terima konsekuensinya,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Hal itu disampaikan Yasonna menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar sejumlah narapidana korupsi dipindah ke LP Nusakambangan, Jawa Tengah. Menurut Yasonna, tidak sembarangan narapidana dapat ditempatkan di LP tersebut.

“Memang itu enggak sembarangan orang datang ke sana. Saya khawatir justru sebaliknya, tujuannya baik menjadi 'merdeka' dia (narapidana korupsi) di sana. Enggak ada yang mengawasi, wartawan pun tak bisa lihat,” ujar Yasonna.

Yasonna menambahkan, LP Nusakambangan memiliki penjagaan maksimum.

“Kalau ke Nusakambangan kalau masuk ke situ harus berlapis, karena ada maximum security. Di (LP) Sukamiskin saja yang ditongkrongi wartawan bisa bobol, apalagi di situ, bisa pesta pora nanti,” imbuh Yasonna.

Sebelumnya, KPK memang menyerahkan sepenuhnya rencana aksi perbaikan LP kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemkumham. Meski begitu, KPK sudah mengusulkan nama-nama narapidana korupsi untuk ditempatkan di LP Nusakambangan.



Sumber: Suara Pembaruan