RUU Perkawinan Direvisi, Pasal Dispensasi Harus Diperketat

RUU Perkawinan Direvisi, Pasal Dispensasi Harus Diperketat
Warga berpose sambil membawa poster "Stop Perkawinan Anak" di Surabaya, Jawa Timur, belum lama ini. ( Foto: ANTARA FOTO )
Dina Manafe / IDS Rabu, 26 Juni 2019 | 16:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui dilakukannya revisi terbatas pada Pasal 7 ayat 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan. Plh Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Supriyatmi mengatakan, KPI sendiri mengusulkan batas minimal tersebut disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun.

Hambatan terbesar saat ini, lanjut Supriyatmi, adalah masih adanya pasal dispensasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan. Pasal dispensasi ini memberikan legalitas kepada orang tua untuk menikahkan anaknya di bawah batas usia minimal. Karena itu, selain memperjuangkan revisi pasal 7 ayat 1, para pemohon yang tergabung dalam Koalisi 18+ juga mendesak dikeluarkannya pengaturan ketat soal dispensasi.

Menurutnya, saat ini beberapa anggota Koalisi 18+ tengah melakukan advokasi dan mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk mengeluarkan Peraturan MA mengenai dispensasi. Mereka meminta dispensasi di pengadilan agama maupun pengadilan negeri diperketat, tidak segampang seperti sekarang.

Misalnya, dispensasi hanya diberikan jika kondisinya sudah berat, seperti terjadi kehamilan lebih dulu. Namun hal itu perlu juga diharmonisasikan dengan peraturan yang lainnya. Misalnya dalam dunia pendidikan, apakah sekolah-sekolah bisa menerima siswa yang sedang hamil atau sudah menikah.

Dalam praktiknya di lapangan, banyak orang tua meminta dispensasi perkawinan untuk anaknya karena berbagai alasan. Survei yang dilakukan Koalisi 18+ menunjukkan, hanya 25% permintaan dispensasi dikarenakan kehamilan sebelum menikah. Sisanya disebabkan beragam faktor seperti orang tua yang khawatir anaknya berzinah padahal belum tentu, sebagian anak mengaku telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, dan lain-lain.

Alasan-alasan untuk mudah dapat dispensasi ini sebetulnya bisa diantisipasi oleh orang tua supaya tidak terjadi pada anak. Menikahkan mereka di usia anak juga bukanlah jalan terbaik. Sebab dalam praktiknya, mereka yang menikah di usia anak rentan dengan berbagai persoalan sosial, seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian. Oleh karena itu, edukasi mengenai ketahanan keluarga, pendidikan karakter dan mencegah perkawinan anak juga perlu ditingkatkan di berbagai lapisan masyarakat.

Sebelumnya, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny Rosalin mengatakan, prevalensi perkawinan anak terus meningkat. Data Badan Pusat Sttistik (BPS) menunjukkan jumlah perkawinan anak di Indonesia meningkat dari 23% di 2015 menjadi 25,71% di 2017 secara nasional. Artinya, 1 dari 4 anak perempuan sudah menikah sebelum usianya mencapai 18 tahun.

Secara absolut, terdapat 340.000 anak perempuan menikah setiap tahunnya. Perkawinan anak terjadi di seluruh provinsi, dan 23 di antaranya menunjukkan tanda merah artinya angkanya di atas rata-rata angka nasional.

“Inilah alasan kita mengapa batas usia 16 tahun menurut UU Perkawinan harus segera diubah. Karena aturan inilah yang menjadi alasan bagi orang tua maupun keluarga untuk menikahkan anaknya yang masih usia anak,” kata Lenny.

Menurut Lenny, perkawinan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia berat terhadap anak perempuan. Perkawinan anak hanya akan menghambat hak anak mengenyam wajib belajar 12 tahun. Menyebabkan gizi buruk pada anak yang dilahirkan dari seorang anak yang rahimnya masih rentan, serta menurunnya ekonomi karena munculnya pekerja anak dan upah rendah.



Sumber: Suara Pembaruan