Polisi Pamerkan Kasus Lawas Terkait Mantan Dirut PLN

Polisi Pamerkan Kasus Lawas Terkait Mantan Dirut PLN
Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo (tengah) memberikan keterangan pers terkait kasus mantan Dirut PLN Nur Pamudji, di Mabes Polri Jumat, 28 Juni 2019. ( Foto: Beritasatu.com/Farouk Arnaz )
Farouk Arnaz / CAH Jumat, 28 Juni 2019 | 20:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mabes Polri memamerkan uang Rp 173,3 miliar yang disita dalam kasus lawas dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak jenis high speed diesel untuk PT PLN. Dalam kasus yang sudah ditangani sejak 2015 itu penyidik telah menetapkan mantan Direktur Energi Premire PLN sekaligus Direktur Utama PLN Nur Pamudji (NP) sebagai tersangka.

“Laporan hasil pemeriksaan investigatif tanggal 2 Februari 2018, kerugian negara dalam perkara diatas sebesar Rp 188,745 miliar. Dari nilai itu berhasil disita sebesar Rp 173.369,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri Jumat (28/6/2019).

Kasus pengadaan BBM jenis HSD PT PLN TA 2010 dilakukan oleh tersangka Nur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Modusnya Nur selaku Direksi PT. PLN mengadakan pertemuan dengan Honggo Wendratno selaku Presdir PT. Trans-Pacific Petrochemical lndotama (PT. TPPI) sebelum lelang dimulai untuk membahas pasokan kebutuhan PT. PLN atas BBM jenis HSD dari PT TPPI.

Nur kemudian memerintahkan panitia untuk memenangkan Tuban Konsorsium (PT. Trans-Pacific Petrochemical lndotama selaku leader) menjadi pemasok BBM jenis HSD untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan pada pengadaan tahun 2010.

Akhirnya Tuban Konsorsium ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Lot II PLTGU Tambak Lorok dan Lot IV PLTGU Belawan walaupun Tuban Konsorsium sebenarnya tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang.

“Kontrak ditandatangani tanggal 10 Desember 2010 sampai dengab 10 Desember 2014 dengan jangka waktu kontrak 4 tahun. Tuban Konsorsium akhirnya tidak mampu memasok BBM jenis HSD di PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli bahan bakar minyak sehingga, atas kegagalan pasokan tersebut PT. PLN harus membeli dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari nilai kontrak,” imbuh Dedi.

Akibartnya PLN mengalami kerugian senilai Rp 188,745 miliar itu. Polisi telah memeriksa 60 saksi, memeriksa ahli pengadaan barang/jasa LKPP, dan ahli lain.

Berkas Nur pun telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kejaksaan Agung RI Nomor: B-104 /F.3/Ft.1l12/2018 tanggal 14 Desember 2018. Namun uniknya baru sekarang kasus ini dirilis.



Sumber: BeritaSatu.com