Tumpas Radikalisme dengan Ketegasan Aturan

Tumpas Radikalisme dengan Ketegasan Aturan
Ilustrasi ( Foto: Istimewa )
Fuska Sani Evani / FER Sabtu, 29 Juni 2019 | 16:14 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Peneliti radikalisme Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Zuly Qodir menyatakan, penyebab munculnya radikalisme dan kekerasan atas nama agama, didominasi oleh persoalan pemahaman keagamaan yang cenderung tegak lurus. Karena itu, pemahaman keagamaan merupakan bagian penting yang harus dilakukan.

Kedua, radiakalisme terorisme juga dikaitkan dengan adanya pemahaman tentang ketidakadilan politik, ekonomi dan hukum yang berjalan dalam sebuah negara. Sebuah rezim politik dan partai tertentu dipandang berlaku tidak adil kepada sekelompok masyarakat.

Ketiga, radikalisme-terorisme juga buruknya dalam hal penegakan hukum sehingga menimbulkan apa yang sering disebut sebagai ketidakadilan hukum. Penegakan hukum yang tidak berjalan dengan maksimum, sehingga menumbuhkan kejengkelan dalam perkara hukum yang ada dalam sebuah negara.

Terkait dengan pendidikan, penekanan aspek indoktrinasi dalam beragama, tidak memberikan ruang diskusi tentang suatu masalah, menjadi satu unsur yang melahirkan pemikiran radikal. Oleh sebab itu, pendidikan semacam itu merupakan masalah lain lagi yang sangat mungkin mendorong terjadinya radikalisasi karena kebebalan perspektif pendidikan agama.

"Oleh sebab itu harus dipikirkan kembali pendidikan agama yang bersifat transformatif dan pembebasan pada umat manusia. Pendidikan agama tidak hanya mengajarkan persoalan jihad dalam makna yang luas," kata Zuly Qodir, di Yogyakarta, Jumat (28/6/2019).

Persoalan lain, ketimpangan ekonomi dianggap menjadi pemicu munculny 'sumbu pendek' dalam pemikiran masyarakat. Ketimpangan ekonomi sering dikatakan oleh para ahli ekonomi politik dan sosiolog menjadi bibit paling subur munculnya intoleransi dan kekerasan.

Oleh karena itu, ujar Zuly Qodir, kehadiran negara yang didamba rakyat Indonesia mau tidak mau menjadi kunci dari persoalan radikalisme. Ketika keadilan berekonomi dan keberpihakan pembangunan terasa di tengah masyarakat, maka hambatan-hambatan akses ekonomi akan terkikis dengan sendirinya.

"Selain itu, ketegasan dalam sisi hukum juga menjadi kunci mutlak dalam proses menangkal radikalisme, bukan saja dari sisi keagamaan, namun juga radikalisme sikap. Pemerintahan ke depan jangan lagi berjalan di atas teori, tetapi fakta dan fokus pada harapan rakyat,” tegas Zuly Qodir.

Kepala Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY, Mukhtasar Syamsudin yang juga dosen Filsafat UGM, mengatakan, FKPT telah melakukan pemetaan kerawanan di Yogyakarta dengan narasi ekstremisme, radikalisme maupun fundamentalisme. Hasilnya, paham ekstremisme sudah mulai masuk di kampus-kampus dengan adanya sifat eksklusif dari kelompok mahasiswa.

Survei yang dilakukan dengan melalui angket dan kuisioner di masyarakat membuktikan, paham radikalisme justru muncul dan tertinggi berada di Kabupaten Kulonprogo, yang digerakkan oleh mahasiswa. Kabupaten Bantul menjadi wilayah, rawan dengan pluralisme.

Menurut Mukhtasyar, paham radikalisme, sebenarnya tidak hanya bersinggungan dengan umat Islam saja. Di agama lain juga ada ajaran radikalisme. Kebetulan saja umat Islam menjadi agama mayoritas yang menjadikan kesan itu semakin menguat. "Non-Islam dengan fundamentalisme yang cukup radikal juga ada," ucapnya.



Sumber: Suara Pembaruan