Kasus Korupsi E-KTP, KPK Periksa Jafar Hafsah hingga Adik Eks Mendagri

Kasus Korupsi E-KTP, KPK Periksa Jafar Hafsah hingga Adik Eks Mendagri
M. Jafar Hafsah. ( Foto: Antara / Akbar Nugroho Gumay )
Fana Suparman / FMB Senin, 1 Juli 2019 | 14:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP untuk tersangka politikus Partai Golkar, Markus Nari. Pengusutan tersebut ditandai dengan pemanggilan sejumlah saksi.

Sejumlah saksi yang dijadwalkan diperiksa penyidik hari ini, di antaranya mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah; Adik mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Azmin Aulia selaku Direktur PT Gajendra serta Mantan Sales Director PT Oracle Indonesia, Tunggul Baskoro. Penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa karyawan swasta, Muda Ikhsan Harahap; serta Asisten Manager Keuangan dan Akuntansi PT Sandipala Arthaputra, Fajri Agus Setiawan. Tak hanya itu, penyidik juga menjadwalkan memeriksa Dedi Prijono, kakak dari terpidana korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong. Keenam saksi itu diperiksa tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Markus Nari.

"Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka MN, (Markus Nari)" kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Diketahui, KPK menetapkan politisi Partai Golkar, Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Juli 2017 lalu. Markus diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.

Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Berdasar fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar pada 2012. KPK menduga, dari Rp 5 miliar yang dimintanya Markus telah menerima uang sebesar Rp 4 miliar. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 sebesar Rp 1,49 triliun.

Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini merupakan kasus kedua yang menjerat Markus. Sebelumnya, Markus telah menyandang status tersangka kasus dugaan menghalangi, merintangi, atau menggagalkan penyidikan dan penuntutan perkara e-KTP yang dilakukan KPK.

Terkait korupsi e-KTP, KPK telah menjerat delapan orang, termasuk Markus Nari. Tujuh orang lainnya yang sudah dijerat KPK, yakni, dua pejabat Kemdagri, Irman, dan Sugiharto; bos Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo; pengusaha pengatur tender proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Selain itu juga mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, serta pengusaha Made Oka Masagung. Saat ini, tinggal Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK, sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah dan sedang menjalani masa hukuman.



Sumber: Suara Pembaruan