MK Register 260 Perkara PHPU Pileg 2019, Partai Berkarya Terbanyak

MK Register 260 Perkara PHPU Pileg 2019, Partai Berkarya Terbanyak
Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WM Senin, 1 Juli 2019 | 19:51 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya meregister 260 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019. Ke-260 perkara tersebut sudah dicatat ke dalam buku register parkara konstitusi (BRPK) dan pemohonnya telah menerima akta register perkara konstitusi (ARPK).

"Kita meregister 260 perkara PHPU Pileg baik untuk sengketa DPR RI, DPRD dan DPD RI," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Fajar menjelaskan, MK sebenarnya menerima 340 perkara PHPU Pilehg yang terdiri dari 330 perkara PHPU Pileg DPR RI dan DPRD (provinsi dan kabupaten/kota) dan 10 PHPU Pileg DPD RI. Namun, setelah diperiksa oleh MK, kata dia, maka yang teregistrasi hanya 260 perkata PHPU Pileg yang terdiri dari dari 250 PHPU Pileg DPR RI dan DPRD dan 10 PHPU Pileg DPD RI.

"Kenapa 340 perkara menjadi 260 perkara? Karena itu ada permohonan yang double-double. Misalnya, PKB itu mengajukan permohonan lebih dari 1 kali, dia menerima AP3 (akta pengajuan permohonan pemohon) jadi 2. Nanti partai yang lain mengajukan 3 kalau di provinsi yang sama. Nah itu kemudian dijadikan 1 (satu) maka kemudian jumlah 260 perkara," terang dia.

Untuk perkara PHPU Pileg DPR RI dan DPRD, kata Fajar, semua partai politik yang jumlahnya 16 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh mengajukan sengketa PHPU Pileg. Yang paling banyak, kata dia, adalah Partai Berkarya sebanyak 34 permohonan, disusul Partai Demokrat sebanyak 23 permohonan dan Partai Golkar sebanyak 21 permohonan.

"Selain 34 permohonan, Partai Berkarya juga mengajukan satu perkara yang diregister khusus yakni perkara soal parliamentary threshold (PT) atau ambang batas pileg yang menurut mereka lolos PT 4 persen," tutur Fajar.

Sementara untuk DPD RI, lanjut Fajar, terdapat 10 perkara yang tersebar 6 provinsi, yakni 3 perkara dari Papua, 2 perkara dari Sumatera Utara, 2 perkara dari Maluku Utara, masing-masing 1 perkara dari NTB, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat.

"Dari 260 perkara itu, terdapat satu perkara yang diajukan oleh masyarakat adat Papua untuk sengketa Pileg. Soal legal standing mereka, itu diserahkan hakim MK menilainya," kata Fajar.

Setelah diregistrasi, MK akan mengirimkan salinan permohonan dari pemohon kepada termohon (KPU dan jajarannya), Bawaslu serta para pihak terkait agar mereka menyiapkan jawaban dan keterangannya serta alat bukti yang diperlukan untuk membantah dalil-dalil pemohon.



Sumber: BeritaSatu.com