Kasus SKL BLBI, KPK Periksa Mantan Menko Perekonomian

Kasus SKL BLBI, KPK Periksa Mantan Menko Perekonomian
Dorodjatun Kuntjoro Jakti ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JAS Selasa, 2 Juli 2019 | 10:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang menjerat pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Mangkirnya pasangan suami istri itu dari panggilan pemeriksaan pada Jumat (28/6/2019), tak menghentikan langkah penyidik untuk mengusut megakorupsi ini. Tim penyidik pun menjadwalkan memeriksa sejumlah saksi pada Selasa (2/7/2019).

Salah satu saksi yang dipanggil untuk diperiksa yakni mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. Keterangan Dorojatun yang kini menjadi Guru Besar Emiritus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) itu dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Sjamsul Nursalim.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka SJN (Sjamsul Nursalim)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Nama Dorodjatun muncul dalam surat dakwaan Jaksa KPK terhadap mantan Ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung. Dorodjatun yang saat itu menjabat Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) disebut Jaksa sebagai pihak yang turut bersama-sama Syafruddin, Sjamsul dan Itjih telah merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun atas penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004.

Tak hanya Dorodjatun, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa tiga saksi lainnya. Ketiga saksi itu, yakni, pengacara Ary Zulfikar; Senior Advisor Nura Kapital, M. Syahrial; serta Dirut PT Berau Coal Tbk, Raden C. Eko Santoso Budianto. Ketiganya juga diperiksa penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan Sjamsul Nursalim.

Diberitakan, KPK menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah dijatuhi hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan banding.

Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 



Sumber: Suara Pembaruan