Tidak Gandeng MUI, BPJPH Digugat ke Pengadilan

Tidak Gandeng MUI, BPJPH Digugat ke Pengadilan
Ilustrasi Pengadilan (istimewa) (Foto: berita satu)
/ YUD Jumat, 15 Mei 2020 | 08:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Halal Watch (IHW) akhirnya mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan berupa perbuatan melawan hukum yang dinilainya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Menurut Direktur Eksekutif IHW DR. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H dalam keterangan tertulisnya gugatan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada Kamis (14/5/2020) dengan nomor perkara 184/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST.

"Setelah memperingatkan berkali-kali baik melalui surat resmi maupun melalui berbagai forum diskusi dan seminar, akhirnya kami dengan sangat terpaksa mengambil sikap atas tindakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah melakukan pelanggaran dan menabrak undang-undang berkali-kali," papar Ikhsan Abdullah. 

Adapun kesalahan yang dilakukan Sukoso selaku Kepala BPJPH dalam rilis yang dibagikan oleh Ikhsan Abdullah adalah dengan meresmikan PT Sucofindo dan pusat pemeriksa halal Universitas Hasanudin sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tanpa melalui kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Perbuatan BPJPH yang melakukan peresmian PT Sucofindo dan Pusat Pemeriksa Halal Universitas sebagai LPH tanpa melibatkan dan tanpa bekerja sama dengan MUI sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU JPH dan peraturan pelaksanaannya merupakan perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat khususnya dunia usaha. 

Bagi IHW masih dalam keterangan tertulisnya apa yang dilakukan oleh LPH PT Sucofindo dan LPH Unhas berpotensi cacat hukum mengingat tidak sesuai Undang-Undang dan menabrak UU JPH, PP No. 32 tahun 2019 mengenai peraturan pelaksanaan UU No. 33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (PP No. 31 tahun 2019) dan turunannya yang seharusnya dijadikan acuan dalam melaksanakan sistem jaminan halal.

Diajukannya gugatan terhadap BPJPH ke Pengadilan Negeri Jakarta pusat jelas Ikhsan Abdullah dalam keterangan tertulisnya terlebih dahulu diawali dengan permintaan klarifikasi dan meminta BPJPH menarik kembali pernyataannya. 

Namun surat IHW dengan nomor 31/IHW/III/2020 tertanggal 6 Maret 2020 akhirnya tidak pernah mendapatkan tanggapan atas surat yang dimaksud dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hingga berita ini diturunkan ketika dikonfirmasi melalui aplikasi pesan Whatsapp yang terlihat aktif terkait gugatan yang diajukan oleh Indonesia Halal Watch di Pengadilan Negeri Jakarta pusat, Kepala BPJPH Sukoso hanya menjawab singkat bahwa dirinya sedang mengikuti pendidikan kepemimpinan dan mempersilakan bertanya pada Sekretaris BPJPH Luthfi Hamid. 

Namun ketika ketika dikonfirmasi ulang kepada Luthfi Hamid melalu pesan WA, Sekretaris BPJPH tersebut hanya membacanya dan belum memberikan respon apapun hingga berita ini diturunkan.



Sumber: BeritaSatu.com