Mantan Dirut BJB Banten Syariah Dituntut 7 Tahun Penjara

Mantan Dirut BJB Banten Syariah Dituntut 7 Tahun Penjara
Ilustrasi Pengadilan ( Foto: Istimewa )
Yeremia Sukoyo / YUD Sabtu, 8 Juni 2019 | 10:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Bandung menuntut terdakwa perkara korupsi Korupsi Pembiayaan BJB Syariah Kepada PT. Hastuka Sarana Karya (HSK) dan dan CV. Dwi Manunggal Abadi (DMA) atas nama Andi Winarto (Direktur Utama PT. Hastuka Sarana Karya dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.

Selain terdakwa Andi Winarto, dalam perkara yang sama JPU juga menuntut terdakwa Ali Nuridin selaku mantan Direktur Utama Bank Jawa Barat Banten (BJB Banten) Syariah dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp500.000.000.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri menjelaskan, JPU Kejari Kota Bandung menyatakan para terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pembiayaan BJB Syariah kepada PT. Hastuka Sarana Karya tahun 2014 sampai 2015.

"Setelah JPU Kejari Kota Bandung selesai membacakan surat tuntutan, kemudian Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung memberikan waktu kepada para terdakwa untuk mengajukan pledoi dalam agenda sidang berikutnya," kata Mukri, di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Menurutnya, kasus tindak pidana korupsi terjadi saat terdakwa Andi Winarto selaku Direktur Utama PT. HSK dan pengguna tidak sah CV. DMA bersama-sama dengan Yocie Gusman selaku Direktur Pembiayaan BJB Syariah dan Terdakwa Ali Nuridin selaku Direktur Utama BJB Syariah telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum.

Terdakwa Andi Winarto selaku Direktur Utama PT. HSK dalam mengajukan pembiayaan pembelian kios oleh 161 End User melalui PT. HSK pada Garut Super Blok kepada BJB Syariah sebanyak empat kali pada tahun 2014 sampai 2015 sebesar Rp. 566.448.200.000, sengaja memberikan agunan berupa sertifikat tanah yang masih menjadi agunan dan dikuasai oleh Bank Muamalat Indonesia, menggunakan data end user yang tidak memiliki kemampuan dan tidak memenuhi peryaratan pembiayaan.

Yang bersangkutan melakukan tindakan yang menyimpang dari Perjanjian Kerjasama PT. HSK dengan BJB Syariah. Namun, dengan melanggar ketentuan-ketentuan pembiayaan yang berlaku pada BJB Syariah, Yocie Gusman dan terdakwa Ali Nuridin tetap menyetujui pemberian pembiayaan bahkan mendesak mempercepat proses pembiayaan kepada PT. HSK.

Perbuatan terdakwa Andi Winarto bersama-sama Yocie Gusman dan terdakwa Ali Nuridin dalam pemberian pembiayaan pembelian kios GSB kepada 161 end user melalui PT. HSK tahun 2014 sampai 2015 telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp548.259.832.594.



Sumber: Suara Pembaruan