Menpan RB Tegaskan Tentara Aktif Tak Bisa Jadi Pejabat Sipil

Menpan RB Tegaskan Tentara Aktif Tak Bisa Jadi Pejabat Sipil
Syafruddin. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / HA Selasa, 2 Juli 2019 | 22:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Peraturan Presiden (Perpres) 37/2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimaksudkan hanya untuk lingkup TNI. Pemerintah menepis isu bahwa regulasi itu dibuat agar TNI dapat menduduki jabatan sipil di kementerian maupun lembaga.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Syafruddin mengungkap dirinya telah menjelaskan isu itu kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Wacana untuk menggeser masuk TNI-Polri masuk ke ranah-ranah seperti dulu, itu sudah lewat dan tidak dibutuhkan. Tidak ada sama sekali itu,” tegas Syafruddin di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Syafruddin menjelaskan, TNI dapat ditempatkan menjadi tenaga ahli maupun teknis sesuai bidang masing-masing.

“Yang sudah disetujui itu jabatan fungsional, karena memang namanya dinamika situasi, kebutuhan, tantangan global, perlu tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga teknis,” ujar Syafruddin.

Syafruddin kembali menekankan bahwa jabatan fungsional tersebut bukan berarti berada di kementerian atau lembaga, melainkan di institusi TNI.

“Jangan salah pengertian, jabatan itu bukan di kementerian/lembaga,” ungkap Syafruddin.



Sumber: Suara Pembaruan