Kasus RJ Lino, Giliran GM Pelabuhan Pontianak PT Pelindo II Diperiksa KPK

Kasus RJ Lino, Giliran GM Pelabuhan Pontianak PT Pelindo II Diperiksa KPK
Mantan Dirut Pelindo II RJ Lino meninggalkan Gedung Bareskrim usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 6 Januari 2016 lalu. RJ Lino diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane di Pelindo II tahun 2013. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay ( Foto: Antara / Akbar Nugroho Gumay )
Fana Suparman / JAS Rabu, 3 Juli 2019 | 11:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino.

Untuk mengusut kasus ini, tim penyidik menjadwalkan memeriksa General Manager Cabang Pelabuhan Pontianak PT Pelindo II (Persero), Adi Sugiri, Rabu (3/7/2019). Adi bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka RJ Lino.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RJL (Richard Joost Lino)," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Selain Adi, penyidik juga menjadwalkan memeriksa seoramg pegawai PT Brata Indonesia bernama Gossy Earyanto. Dia dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan RJ Lino.

Pada hari sebelumnya, tim penyidik juga telah memanggil dan memeriksa General Manager Cabang Pelabuhan Palembang PT Pelindo II (Persero), Agus Edi Santoso serta General Manager Cabang Pelabuhan Panjang PT Pelindo II (Persero), Drajat Sulistyo.

Pemeriksaan terhadap para pejabat Pelindo II setingkat GM Pelabuhan ini lantaran tiga QCC yang diduga menjadi bancakan RJ Lino digunakan PT Pelindo II untuk Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Pontianak, dan Pelabuhan Palembang pada 2014 lalu.

Febri sebelumnya mengakui, pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dari unsur PT Pelindo II dilakukan pihaknya untuk mendalami hal-hal teknis menyangkut QCC. Dengan pemeriksaan para saksi ini, KPK berharap ada perkembangan berarti menyangkut perhitungan kerugian negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan RJ Lino.

"Sehingga harapannya nanti kami semakin maju untuk melakukan proses perhitungan kerugian keuangan negara," katanya.

Diberitakan KPK menyangka Lino telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, HDHM sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.



Sumber: Suara Pembaruan