Pasal Penodaan Agama untuk Wanita Pembawa Anjing ke Masjid Bermasalah

Pasal Penodaan Agama untuk Wanita Pembawa Anjing ke Masjid Bermasalah
Aksi wanita berinisial SM saat membawa anjing ke dalam Masjid Al Munawaroh kawasan Sentul City Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Minggu (30/6/2019). ( Foto: BeritaSatu Photo )
Yustinus Paat / WM Rabu, 3 Juli 2019 | 21:04 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Riset SETARA Institute Halili mengatakan, hukum penodaan agama atau blasphemy law menumbalkan korban baru. Menurut Halili, perempuan berinisial SM membawa anjing dan menggunakan alas kaki ke dalam sebuah masjid di Kabupaten Bogor merupakan korban baru dari pasal penodaan agama.

SM yang diakui oleh pihak kepolisian mengalami gangguan kejiwaan, baik dari rekam jejak medis atau fakta aktual sepanjang proses penyidikan, dijerat dengan Pasal 156a KUHP dan ditetapkan menjadi tersangka penodaan agama atau secara populer dibahasakan sebagai penistaan

"Dalam pandangan SETARA Institute penerapan pasal penodaan agama, terutama dalam konteks kasus SM yang membawa anjing ke Masjid bermasalah," kata Halili dalam keterangannya, Rabu (3/7/2019).

Masalah pertama, kata Halili, penerapan pasal tersebut dalam kasus SM sekadar instrumen favoritisme untuk menunjukkan keberpihakan dan menyenangkan kelompok warga mayoritas. Pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Bogor, tutur dia, sebenarnya sudah mengakui bahwa SM mengidap gangguan kejiwaan.

"Artinya secara hukum lemah sekali dugaan adanya niat jahat (mens rea) yang secara normatif mestinya menjadi salah satu dasar utama dalam pemidanaan seseorang,"  katanya.

Menurut Halili, terlihat sekali, bahwa kepolisian lebih dipengaruhi oleh tekanan psikologi mayoritas, dibandingkan penegakan keadilan secara objektif dalam due process of law.

"Hal itu terkonfirmasi dalam konferensi pers Polres Bogor tentang penetapan tersangka SM dengan pasal penodaan agama yang juga dihadiri oleh MUI Kabupaten Bogor," ungkap dia.

Masalah kedua, lanjut Halili, substansi pasal penodaan agama tidak menjamin kepastian hukum (lex certa). Karena itu, kata dia, penerapan pasal tersebut dalam penetapan tersangka SM sulit untuk mewujudkan keadilan bagi SM dan masyarakat pada umumnya.

"Melihat konteks penerapan pasal penodaan agama selama ini sangat beragam, dari persoalan politik, ekonomi, konflik internal keluarga, hingga persoalan putus cinta, tampak bahwa pasal ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan sehingga sepatutnya menjadi objek reformasi hukum yang diprioritaskan. SETARA Institute sejak beberapa tahun terakhir merekomendasikan agar kepolisian melakukan moratorium penerapan pasal ini," jelas dia.

Karena itu, lanjut Halili, SETARA Institute mengimbau agar pihak kepolisian, terutama Kepolri, untuk meninjau ulang penetapan status hukum SM dalam kasus dimaksud. Kepolisian, kata dia harus menjadi penegak hukum yang adil dan profesional dengan menghindari penggunaan hukum untuk alasan non hukum dan tidak tunduk pada tekanan non hukum dalam penanganan kasus hukum terutama penodaan agama.

"Di atas semua itu, SETARA Institute mendesak kepolisian untuk tidak lagi menggunakan pasal penodaan agama, sebab konstruksi pasal tersebut secara aktual dan potensial melahirkan ketidakadilan, terutama bagi kelompok rentan dan minoritas keagamaan," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com