Ombudsman Temukan Malaadministrasi soal Pelesiran Idrus Marham

Ombudsman Temukan Malaadministrasi soal Pelesiran Idrus Marham
Tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Idrus Marham menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut PLN Sofyan Basir terkait kasus dugaan korupsi kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Fana Suparman / WBP Kamis, 4 Juli 2019 | 10:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DKI Jakarta menemukan adanya malaadministrasi terkait isu pelesiran mantan Sekjen Partai Golkar yang juga terdakwa suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham.

"Kami menganggap ada malaadministrasi tidak kompeten yang dilakukan kepala rutan dan saudara Deden Rohendi selaku plh kepala rutan saat menjalankan tugas dan kewenangannya dalam tata tertib administrasi dan pengawasan penetapan pengadilan dengan cara mengabaikan penandatanganan berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan pada hari yang sama serta tidak meminta secara aktif mengenai situasi, hambatan, dan tantangan di lapangan," Kata Kepala Perwakilan Ombudsman DKI Teguh P. Nugroho di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Dipaparkan, dari hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan Idrus keluar dari mobil tahanan KPK di RS MMC pukul 11.12 WIB. Saat turun, Idrus tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan. Kemudian Idrus hanya dikawal satu orang staf dari pengawalan KPK. Selain itu, Ombudsman menemukan Idrus bertemu dan berkomunikasi dengan keluarga serta beberapa orang selama di rumah sakit. Hal itu bertentangan dengan berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan. Kemudian, Idrus Marham tidak diperiksa setelah salat Jumat, tetapi Idrus tetap berada di luar hingga sore hari. Tak hanya itu, pengawal tahanan juga tidak melakukan pengawasan melekat kepada Idrus selama di RS MMC. "Selain itu, pengawal menjaga Idrus secara berjarak hingga 8 meter dan berita acara penetapan pengadilan ditandatangani tanggal 24 Juni 2019," kata Teguh P. Nugroho.

Selain masalah ketidakkompentenan plt karutan dan Deden Rohendi selaku plh kepala Rutan KPK, Ombudsman menyebut kepala Biro Umum dan kepala bagian Pengamanan KPK tidak kompeten dalam manajemen pengamanan khususnya terkait keterbatasan jumlah SDM serta membiarkan tugas pengawalan tanpa standar operasional prosedur (SOP) pengawalan tahanan.

Ombudsman menyatakan petugas pengawal tahanan tidak kompeten dalam menjalankan tugas dengan tidak melakukan pengawasan secara melekat. Petugas pengawalan juga mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan. Sementara terkait pengawasan internal, Ombudsman melihat direktur Pengawasan Internal KPK tidak kompeten dalam mencegah maladministrasi pengawalan tahanan. Sebab, mereka melihat ada keterbatasan pemahaman terhadap peraturan internal serta kemampuan mendeteksi sejak dini pelanggaran dalam pengawalanan tahanan dan belum ada tindakan tegas Direktorat PI.

Kemudian, Ombudsman memandang Marwan selaku staf pengamanan dan pengawalan tahanan KPK telah lalai karena dianggap sudah mengetahui dan paham aturan tentang tahanan, tetapi tidak menerapkan peraturan penggunaan rompi tahanan dan borgol. Di sisi lain Ombudsman juga melihat Marwan telah melakukan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum. Marwan dianggap memahami ketentuan larangan handphone tetapi tidak melaporkan kepada staf rutan KPK, staf pengawalan tahanan, dan Direktorat Pengawasan Internal.

Meski menyatakan ada pelanggaran maladministrasi, Ombudsman baru akan menyerahkan laporan setelah ada pembicaraan antara pimpinan Ombudsman dengan pimpinan KPK. Ombudsman beralasan temuan ini tidak bisa disampaikan kepada pegawai, tetapi harus disampaikan ke pimpinan KPK. "Rencana memang hari ini kami tadinya akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tapi kemudian kami tunda laporan hasil akhir pemeriksaannya karena kami mendapat temuan yang sangat signifikan dan itu tidak bisa kami konfrontir ke pihak KPK di level eselon 2 ke bawah Jadi itu harus ke pimpinan," kata Teguh P. Nugroho.

Menanggapi hal ini, Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, pihaknya menghormati temuan Ombudsman terkait dugaan maladministrasi pengawalan terdakwa Idrus Marham. KPK berharap temuan Ombudsman menjadi pelajaran bagi lembaga antikorupsi. "Pada pokoknya KPK menghargai tentu saja kalau ada inisiatif-inisiatif, kalau ada upaya-upaya pihak-pihak manapun di luar sana untuk memberikan masukan pada KPK. Karena itu akan sangat bernilai bagi KPK untuk memperkuat institusi ini," kata Febri Diansyah.

Febri mengatakan untuk saat ini, pihaknya akan mempelajari seluruh temuan Ombudsman. Hal ini untuk memastikan proses yang berjalan di KPK berjalan sesuai aturan. "Jika memang ada yang bisa ditindaklanjuti secara internal misalnya untuk perbaikan perbaikan tentu akan kami pelajari secara lebih detail," kata Febri Diansyah.

Meski demikian, Febri meminta persoalan ini juga menjadi pelajaran bagi Ombudsman. KPK meminta Ombudsman tidak lagi menyampaikan temuan sebelum dilakukan proses pemeriksaan. Hal ini lantaran terdapat sejumlah perbedaan antara hasil pemeriksaan Ombudsman dengan temuan awal yang disampaikan sebelumnya. Salah satunya terkait keberadaan Idrus Marham di rumah sakit. Pada awalnya, Ombudsman menyebut Idrus sudah berada di rumah sakit sejak sekitar pukul 08.00 WIB. Padahal, dari bukti yang dimiliki KPK, dan setelah dilakukan pemeriksaan, Ombudsman menyebut Idrus tiba di rumah sakit sekitar pukul 11.00 WIB. "Kami harap ini juga bisa menjadi perbaikan kedepan baik bagi KPK ataupun bagi proses yang terjadi di Ombudsman. Jangan sampai kemudian beberapa hal seperti ini berisiko atau mengganggu hubungan antarinstansi," kata Febri Diansyah.



Sumber: Suara Pembaruan