Polisi Tangkap Penyebar Hoax "Sidang MK Hanya Permainan", KPU: Saring Dulu Sebelum Sharing

Polisi Tangkap Penyebar Hoax
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitus Anwar Usman pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / WM Jumat, 5 Juli 2019 | 22:32 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner KPU Viryan mengapresiasi langkah polisi yang berhasil menangkap penyebar hoax soal proses persidangan sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hanyalah 'permainan'. KPU menyerahkan penanganannya ke polisi dan berharap masyarakat menyaring dulu sebuah informasi sebelum menyebarkannya.

"Serahkan ke aparat kepolisian. Terakhir, saring sebelum sharing. Misalkan banyak (masyarakat menyesal) 'mohon maaf-mohon maaf' setelah itu 'ya saya terpengaruh'," kata Viryan, di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Viryan mengatakan, agar tidak terjadi lagi penyebaran hoax, masyarakat harus dapat menerima hasil pemilu. Sikap legawa, kata dia, tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi harus direalisasikan.

"Memang budaya siap menang siap kalah bukan hanya kata-kata, masyarakat kita mesti legawa," katanya.

Viryan menegaskan, proses persidangan sengketa PHPU Pilpres di MK sudah dilakukan dengan terbuka dan transparan. Semua pihak bisa mengikuti dan mengakses dalil-dalil permohonan pemohon, jawaban KPU dan keterangan pihak terkait dan Bawaslu.

"Sidang di MK sangat terbuka dan transparan. Jawaban kami dan alat buktinya bisa diakses. Bahkan putusan juga bisa diakses di website MK," katanya.

Sebagaimana diketahui, seorang pria berinisial TFQ (47) ditangkap polisi lantaran menyebarkan hoax tentang putusan sengketa hasil Pilpres melalui WhatsApp group(WAG). TFQ menyebut proses persidangan sengketa Pilpres oleh MK hanyalah permainan. TFQ diduga melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan/atau menghina suatu penguasa atau badan umum dan/atau pencemaran nama baik terhadap Mahkamah Konstitusi.



Sumber: BeritaSatu.com