KY Jatuhkan Sanksi untuk 58 Hakim

KY Jatuhkan Sanksi untuk 58 Hakim
Ilustrasi Pengadilan ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / YUD Senin, 8 Juli 2019 | 17:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Yudisial (KY) telah memutuskan penjatuhan sanksi kepada 58 hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Penjatuhan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan dalam Sidang Pleno periode Januari-Juni 2019 oleh Anggota KY.

"Kita putuskan jatuhkan sanksi untuk 58 hakim yang terbukti langgar KEPPH pada semester 1 Tahun 2019. Hasil putusan ini kita sampaikan ke MA untuk implementasi pelaksanaan sanksinya," ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta di Kantor KY, Kramat Raya, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Sukma mengatakan sanksi terhadap 58 hakim ini didominasi saksi ringan yaitu terhadap 43 hakim terlapor. Sanksi ringan ini terdiri dari teguran lisan terhadap 8 orang hakim, teguran tertulis terhadap 12 orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap 23 hakim.

"Untuk sanksi sedang diberikan kepada 10 hakim terlapor, yaitu dengan rincian penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun terhadap 5 orang hakim, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun terhadap 1 orang, dan hakim nonpalu paling lama 6 bulan terhadap 4 orang," beber dia.

Untuk sanksi berat, lanjut Sukma, KY memberikan memutuskan pemberhentian dengan hormat terhadap 2 orang dan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 3 orang. Sementara kualifikasi perbuatan hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH didominasi oleh perilaku tidak profesional sebanyak 36 orang hakim, tidak berperilaku adil (13 orang), tidak menjaga martabat hakim (7 orang), dan selingkuh (2 orang).

"Dibandingkan Semester 1 Tahun 2018, jumlah sanksi yang diputus KY tahun ini lebih banyak, karena tahun lalu berjumlah 30. Meski begitu, putusan KY tetap didominasi sanksi ringan. Banyaknya hakim yang dijatuhi sanksi ini menggambarkan bahwa KY secara tegas menegakkan pelaksanaan Kode Etik Hakim untuk menjaga kemuliaan profesi hakim,"terang Sukma.

MA Hanya Tindaklanjuti 3 Hakim

Lebih lanjut, Sukma mengatakan KY melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak (pelapor dan saksi) yang dilengkapi dengan pembuatan BAP, mengumpulkan bukti-bukti yang detail sebelum memeriksa hakim dan mengenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. Hal ini untuk menjamin bahwa pengawasan terhadap hakim dilakukan dengan tetap menjunjung kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

"Ini merupakan upaya KY untuk melakukan perbaikan di dunia peradilan. Namun, pelaksanaan pengenaan sanksi KY ini seringkali terhambat karena MA tidak sepenuhnya menindaklanjuti putusan sanksi KY ini dan adanya tumpang tindih tugas," tutur dia.

Dari 58 putusan KY dan usulan pelaksanaan pengenaan sanksinya, kata Sukma, MA hanya menindaklanjuti usulan KY terhadap 3 hakim, yang ketiganya diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Sementara 25 putusan KY atas pengenaan sanksi terhadap hakim, kata dia, sampai saat ini belum mendapat respon dari MA tentang bagaimana pelaksanaan riil dari sanksi tersebut.

"Lalu, terhadap 8 usulan sanksi, MA memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial. Untuk 22 putusan yang tersisa, KY masih melakukan proses minutasi putusan," ungkap dia.

Sukma kemudian menyebutkan tiga hakim yang sudah ditindaklanjuti oleh MA dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sepanjang Januari-Juni 2019. Ketiganya sudah dijatuhi sanksi berat. Pertama KY dan MA melalui MKH menjatuhkan sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun terhadap Hakim RMA yang merupakan hakim di PN Lembata, Nusa Tenggara Timur pada Kamis (14/2/2019) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta.

Hakim RMA diajukan ke MKH atas laporan bahwa telah memberikan konsultasi hukum kepada para pihak yang berperkara. Hakim RMA saat itu juga sedang menjalani sanksi berat dari Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA), yakni nonpalu selama dua tahun terhitung Januari 2018.

Kedua, MKH juga memberhentikan dengan tidak hormat hakim yustisial di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berinisial MYS, Selasa (30/4/2019) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta. Dalam fakta persidangan, hakim terlapor MYS terbukti memasukkan perempuan ke dalam rumah dinasnya di Pengadilan Negeri Menggala. Kemudian berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, Hakim MYS terbukti mengonsumsi narkoba jenis metamphetamine.

Ketiga, MKH juga memutuskan Hakim SS dijatuhi sanksi penurunan pangkat pada tingkat lebih rendah selama tiga tahun. Hakim SS yang merupakan hakim PN Stabat Sumatera Utara diajukan ke Sidang MKH karena adanya laporan dari masyarakat bahwa hakim terlapor telah melakukan pernikahan siri hingga akhirnya memiliki anak dari pernikahan tersebut, tanpa izin dari istri yang sah. 



Sumber: BeritaSatu.com