Pengadilan Tolak Nota Keberatan Sofyan Basir

Pengadilan Tolak Nota Keberatan Sofyan Basir
Sofyan Basir. ( Foto: ANTARA FOTO / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / WBP Senin, 8 Juli 2019 | 18:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir yang menjadi terdakwa perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Senin (8/7/2019). Majelis menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah.

"Mengadili, menyatakan eksepsi terdakwa Sofyan Basir tidak dapat diterima dan dakwaan penuntut umum KPK telah sah," kata Ketua Majelis Hakim, Hariono saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2019).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai dakwaan Jaksa KPK telah sesuai dengan aturan yang ada di KUHAP. Terkait penerapan Pasal 15 undang-Undang Tipikor dalam dakwaan, majelis hakim menilai dakwaan tidak kabur seperti yang didalilkan Sofyan dalam nota keberatannya. "Pasal dakwaan adalah kewenangan JPU dan bukan kewenangan majelis, bisa saja pasal yang disangkakan lebih dari satu pasal, maka keberatan tim penasihat hukum tidak dapat diterima," ucap Hariono.

Majelis Hakim juga tidak sepakat dengan keberatan Sofyan melalui kuasa hukumnya terkait dakwaan yang menyatakan Sofyan membantu memfasilitasi pertemuan antara Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mempercepat kesepakatan proyek PLTU Riau-1 sehingga dakwaan meragukan dan membingungkan karena tidak menguraikan fee dari Kotjo. "Dapat disimak atas bantuan terdakwa dalam mempercapat proses PLTU Riau, Eni punya kebutuhan untuk penyelenggaraan Munas dan Pilkada suaminya dan Eni serta Idrus menerima uang secara bertahap di kantor Johannes Budisutrisno Kotjo," tegas Hariono.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Sofyan Basir telah memberikan kesempatan, sarana dan keterangan terjadinya tindak pidana suap terkait proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-1. Suap tersebut diberikan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni M Saragih, dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Johannes Kotjo menyuap Eni dan Idrus sekitar Rp 4,75 miliar agar dapat menggarap proyek senilai US$ 900 juta tersebut. Rencananya proyek PLTU Riau-1 digarap konsorsium yang terdiri dari anak usaha PLN, PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBI), Blackgold Natural, dan China Huadian Engineering Company yang dibawa oleh Johannes Kotjo. Sementara, Sofyan diduga turut memuluskan praktik suap tersebut karena proyek PLTU Riau-1 berada di PLN. Sofyan juga disebutkan memberi kesempatan atau memfasilitasi dengan turut menghadiri pertemuan-pertemuan dengan Eni, Kotjo dan Idrus Marham serta jajaran direksi PT PLN.



Sumber: Suara Pembaruan