Perpanjangan SKT FPI Masih Belum Memenuhi Syarat

Perpanjangan SKT FPI Masih Belum Memenuhi Syarat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. ( Foto: Puspen Kemdagri )
Carlos KY Paath / YUD Senin, 8 Juli 2019 | 18:46 WIB

Bogor, Beritasatu.com – Pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Front Pembela Islam (FPI) di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) masih diproses. FPI juga disebut baru menyerahkan 10 dari 20 persyaratan yang ditentukan.

“Dari 20 persyaratan, baru diserahkan 10 persyaratan. Kami harus menunggu dulu. Menunggu dulu persyaratan lengkap (sebelum memutuskan memberikan SKT,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

Tjahjo memang tak merinci 10 persyaratan yang belum lengkap tersebut. Meski begitu, secara umum Tjahjo menyebut bahwa FPI belum melengkapi AD/ART. “Menyerahkan anggaran dasar, rumah tangga kok tidak diteken. Terus susunan kepengurusannya tidak ada tanda tangannya,” ungkap Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, dirinya sebagai mendagri tentu tak bisa langsung menyetujui SKT. “Kalau saya setujui kan melanggar. Ini belum diteken kok sudah diterima. Saya enggak mau ada jebakan jebakan,” tegas Tjahjo.

Tjahjo pun memastikan, Kemdagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) memberlakukan hal yang sama bagi setiap organisasi masyarakat (ormas) yang mengajukan SKT. Tjahjo menepis anggapan bahwa Kemdagri bersikap membeda-bedakan FPI dengan ormas lain.

Untuk diketahui, SKT FPI berakhir pada 20 Juni 2019. Direktur Jenderal Polpum, Soedarmo menyatakan, sejauh ini FPI menjadi ormas tak berbadan hukum dan mempunyai SKT. Menurut Soedarmo, FPI tidak berhak menerima dana bantuan ormas dari pemerintah untuk sementara.

Soedarmo menyatakan, FPI masih bisa berkegiatan atau menjalankan program kerja. Walau SKT belum diterbitkan Kemdagri.



Sumber: Suara Pembaruan