Polri Didesak Ungkap Pelaku Kekerasan Rusuh Mei

Polri Didesak Ungkap Pelaku Kekerasan Rusuh Mei
Massa melakukan penyerangan terhadap polisi saat terjadi kerusuhan di Jalan Brigjen Katamso, Slipi, Jakarta, Rabu 22 Mei 2019. ( Foto: Antara Foto / M Risyal Hidayat )
Bayu Marhaenjati / YUD Selasa, 9 Juli 2019 | 16:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Amnesti Internasional Indonesia, mendorong polisi mengungkap siapapun pelaku kekerasan yang melanggar hak asasi manusia (HAM), baik itu masyarakat maupun oknum anggota di dalam kerusuhan massa, di Jakarta, 21-23 Mei 2019.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, pada pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy dan jajaran, tim Amnesty Internasional Indonesia menyampaikan analisa laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa 21-23 Mei 2019.

"Kami menyampaikan pertama apresisasi pengamanan pemilu terhadap pihak kepolisian, dan kami jelaskan dalam kerangka apresiasi pengamanan itulah kami meletakkan saran dan masukkan kami terkait pelanggraan HAM yang terjadi," ujar Usman, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (9/7/2019).

Dikatakan Usman, pihaknya sangat mengerti kesulitan-kesulitan yang dihadapi pihak kepolisian ketika menanggulangi demonstrasi yang berujung kekerasan. Menurut kepolisian, pada segmen pertama demonstrasi dalam rangka memprotes hasil pemilu berlangsung dengan damai. Namun, pada malam harinya terjadi kericuhan yang mengakibatkan sejumlah orang mengalami kekerasan, termasuk sekitar sembilan sampai 10 orang meninggal dunia.

Menurut Usman, tim Amnesty Internasional Indonesia menemukan sekitar enam sampai tujuh peristiwa kekerasan yang diduga dilakukan oknum anggota Brimob. Selain kekekerasan di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ada beberapa peristiwa lainnya semisal di Jalan Agus Salim dan Sabang.

Usman menyampaikan, apresiasi atas langkah responsif Polri mengusut dan memeriksa sejumlah anggota Brimob terkait kasus kekerasan, di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sejak 26 Juni hingga menjalani sidang tanggal 1 Juli 2019. "Ini sebagai satu langkah awal yang sangat positif. Kami apresiasi itu sebagai satu langkah maju membuka diri kepolisian agar bisa bekerja dengan profesional, modern dan terpercaya," kata Usman.

Kendati demikian, Usman menambahkan, timnya mendorong polisi untuk mengungkap pelaku-pelaku kekerasan lainnya diproses secara internal.

"Pak Kapolda dalam penjelasannya juga menyampaikan selain mengambil langkah-langkah memeriksa anggota polisi yang melanggar hukum dalam kasus insiden Kampung Bali, juga sedang mengusut dan mengambil tindakan terhadap anggota lain dan peristiwa kekerasan lainnya," ungkap Usman.

Usman menambahkan, dalam pertemuan itu juga dibahas tentang aksi kekerasan yang ditujukan kepada anggota Polri.

"Tentu saja ini yang kami maksud, kami memahami kesulitan kepolisian dalam menangani demonstrasi dengan adanya orang yang mendorong situasi itu menjadi situasi ricuh, rusuh dengan berbagai alat kekerasan atau merusak fasilitas publik lainnya, yang tentu saja itu merupakan tindakan kriminal, tindakan melawan hukum yang harus diproses. Termasuk juga orang-orang yang diduga mengatur dari kerusuhan atau yang merencanakan untuk mendorong eskalasi kerusuhan," kata Usman.

Usman menegaskan, Amnesty Internasional Indonesia mendukung upaya hukum dan investigasi kepolisian untuk mengungkap siapa pun pelaku kekerasan yang terlibat dalam insiden itu.

"Baik itu warga biasa ataupun orang-orang yang katakan mengatur di balik layar, yang bertanggung jawab atas kerusuhan itu. Kami ingin mendorong agar kepolisian tidak pandang bulu di dalam mengusut perkara ini sampai tuntas sampai dibawa ke pengadilan," jelasnya.

Di sisi lain, Usman berharap, internal Polri juga terus mengusut dugaan kekerasan yang dilakukan oknum anggota dalam menangani insiden itu. "Dalam analisa, amnesty kan mengolah sekitar 28 video yang didalamnya menyangkut insiden kerusuhan dan kekerasan itu. Tentu keliatan sekali ada warga yang melakukan kekerasan. Itu menjadi tugas polisi untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan kekerasan itu. Apakah itu merusak mobil polisi, menyerang asrama kepolisian, atau melakukan penyanderaan terhadap mobil Damkar. Tetapi apakah di dalam proses mengejar mereka, menangkap mereka, setelah menangkap mereka misalnya, Polri tidak melakukan kekerasan yang berlebihan. Nah ini saya kira yang jadi concern amnesty."

Usman mengungkapkan, dalam pertemuan itu kapolda mengakui ada dugaan kekerasan dilakukan aparat ketika mengamankan orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan. Sehingga ada dua hal yang berbeda, dalam arti Polri punya wewenang menangkap orang yang diduga melakukan kerusuhan dan memproses hukum. Sementara, pada sisi lain apakah tindakan pengamanan kekuatan yang digunakan sudah proporsional atau justru berlebihan.

"Dengan kata lain orang sudah diamankan oleh Brimob, seharusnya cukup diserahkan kepada reserse agar diproses hukum lebih jauh, diperiksa, didampingi pengacara, diajukan ke pengadilan. Atau justru sebaliknya, ketika di lokasi, sudah diamankan dalam kondisi tidak berdaya, ditemui oleh anggota polisi yang lain misalnya dipukul, ditendang. Itu yang saya kira merupakan persoalan HAM. Itu yang juga harus ditindak," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com