Jadi Tersangka Suap, Gubernur Kepri Dijebloskan ke Rutan KPK

Jadi Tersangka Suap, Gubernur Kepri Dijebloskan ke Rutan KPK
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (kanan) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KPK menahan Nurdin Basirun yang tertangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut serta proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Fana Suparman / WBP Jumat, 12 Juli 2019 | 09:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun, Jumat (12/7/2019) dinihari. Nurdin yang telah menyandang status tersangka kasus dugaan suap izin lokasi reklamasi dan gratifikasi ini ditahan di rumah tahanan (Rutan) Klas 1 cabang KPK.

"NBA (Nurdin Basirun) ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Klas I cabang KPK (K4)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (12/7/2019).

Nurdin ditahan penyidik setelah menjalani pemeriksaan intensif. Nurdin terlihat digelandang petugas KPK menuju mobil tahanan KPK sekitar pukul 02.50 WIB. Mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dan tangan diborgol, Nurdin memilih bungkam saat dikonfirmasi sejumlah pertanyaan awak media.

Tak hanya Nurdin Basirun, KPK juga menahan tiga tersangka lainnya kasus suap ini. Tersangka Abu Bakar ditahan Rutan Klas I Jaktim cabang KPK; Kadis Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan ditahan di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur; dan Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono di Mapolres Metro Jakarta Timur.

Diketahui, KPK menetapkan Nurdin dan dua anak buahnya Edy Sofyan dan Budi Hartono serta seorang swasta bernama Abu Bakar sebagai tersangka kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi proyek reklamasi di Kepri tahun 2018-2019. Nurdin dan kedua anak buahnya diduga menerima suap setidaknya 11.000 dolar Singapura dan Rp 45 juta dari Abu Bakar. Suap ini diberikan untuk memuluskan izin pemanfaatan laut untuk reklamasi di Tanjung Piayu, Batam yang diajukan Abu Bakar ke Pemprov Batam. Abu Bakar berencana membangun resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare. Padahal, Tanjung Playu merupakan area yang memiliki diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung.

Meski demikian, Nurdin Basirun dan kedua anak buahnya seakan tak peduli dengan status Tanjung Piayu sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung. Bahkan, Nurdin memerintahkan anak buahnya, Budi Hartono dan Edy Sofyan membantu Abu Bakar meloloskan izin yang diajukan terkait pemanfaatan laut guna melakukan reklamasi.‎

Namun karena pemanfaatan lahan tersebut tidak sesuai, maka izin kepentingan reklamasi diubah untuk mengakomodasi kepentingan Abu Bakar tersebut. Nurdin Basirun melalui Budi Hartono memberitahu Abu Bakar agar dalam izinnya harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya. Tak hanya menerima suap, Nurdin Basirun diduga menerima gratifikasi dari pihak lain.



Sumber: Suara Pembaruan