Menilik Efektivitas Pemberantasan Narkoba

Menilik Efektivitas Pemberantasan Narkoba
Ilustrasi ( Foto: Istimewa )
Adi Marsiela / LES Jumat, 12 Juli 2019 | 12:58 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Rudi Yoko, 38 tahun mengisap rokoknya dalam-dalam sembari berbincang dengan rekan-rekannya. Dia duduk tidak jauh dari tempat sampah di Puskesmas Pondok Gede, Bekasi. Aroma busuk dari saluran air dan tempat sampah tidak membuat Rudi menyingkir dari tempatnya. Bisa jadi karena itu satu-satunya tempat yang memungkinkan mereka untuk merokok tanpa menganggu pengunjung lainnya.

Aktivitas ini mewarnai puskesmas itu setiap harin antara pukul 10-12 siang. Mereka berkumpul di sana untuk mengakses metadon dari klinik yang letaknya di samping tempat tunggu pasien. Klinik ini ukurannya 1 meter x 2 meter. Penandanya sebagai klinik hanyalah sebuah sekat tripleks yang memisahkannya dengan tempat tunggu pasien.

Saat mengakses metadon, mereka harus melapor kepada apoteker di sana. Dia bertugas menuangkan metadon ke gelas untuk pasien sesuai catatan dosis yang diperkenankan. Metadon itu harus diminum langsung di tempat. Zat cair yang biasanya dicampur dengan sirup ini adalah opiat buatan yang termasuk dalam golongan II narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Khasiatnya untuk pengobatan bagi mereka yang kecanduan putau atau heroin.
Untuk mengakses metadon, setiap pasien harus membayar retribusi Rp 15.000.

Biaya itu berbeda-beda di setiap klinik Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM), disesuaikan dengan peraturan daerah atau peraturan di masing-masing wilayah tempat fasilitas itu berdiri.

“Saya ikut program ini sejak tahun 2012 sampai sekarang,” kata Rudi ketika ditemui Februari 2019 lalu.

Mantan pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai sipir di salah satu lembaga pemasyarakatan khusus narkoba ini setiap hari harus mengonsumsi lima mililiter metadon. Dosis tertingginya pernah mencapai 100 mililiter pada rentang 2013-2014. “Belum bisa berhenti, pasti wakas,” ujarnya.

Wakas adalah istilah sakaw (sakau, kondisi pemakai narkoba yang ketagihan, Red) yang dibaca secara terbalik. 

Indonesia sejak 15 tahun lalu memang sudah menerapkan kebijakan pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba. Salah satunya lewat PTRM. Fasilitas kesehatan yang menggelar PTRM idealnya mempertahankan pasien selama mungkin saat menjalani terapi ini.

Penurunan dosis dilakukan bertahap dan bila memungkinan, berhenti. Klien atau konsumennya adalah pencandu narkoba suntik kelas berat yang sadar dampak buruk dari kebiasaan menyuntik. Salah satu dampak buruk penggunaan jarum suntik tidak steril secara bergantian oleh pecandu adalah penularan HIV/AIDS.

Adi Marcel, 45 tahun, sudah menjalani terapi ini sejak 2006 silam. Awalnya dia mendapat jatah metadon 125 miligram sebagai pengganti pemakaian putau. Sekarang jatah metadon Adi hanya 25 miligram setiap hari.

“Maunya bisa cepat berhenti,” kata Adi yang harus membayar Rp 15.000 untuk setiap dosis metadon di PTRM Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Menurut Adi, PTRM itu membuat hidupnya lebih baik. Dia bisa bekerja dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Empat tahun belakangan, Adi aktif sebagai konselor di Yayasan Grapiks, sebuah organisasi nirlaba yang melakukan pencegahan HIV/AIDS pada komunitas pengguna narkoba suntik serta lelaki penyuka sejenis di Bandung. “Tidak parno (paranoid) sama polisi juga karena legal (untuk konsumsi metadon). Jadi banyak hal positif,” kata Adi.

Jika tidak konsumsi metadon sehari saja, tubuh bakal bereaksi. Demam, tubuh menggigil, tulang seperti ditusuk-tusuk, diare, hingga mual, hanyalah sebagian gejala dari mereka yang ketagihan heroin. Karena heroin dan metadon sama-sama opiat, maka gejala putus zatnya pun serupa.

“Kalau sudah begitu yang kepikiran hanya bagaimana bisa dapat barang (baca: putau). Yang dipikir setiap hari mabuk, bagaimana dapat uang biar bisa mabuk lagi. Capai hidup di lingkaran seperti itu. Berhentinya, ya nahan badan aja,” ujar Jimmy, 38 tahun yang memilih berhenti dari heroin dengan risiko kesakitan pada tubuhnya selama kurang lebih dua pekan sejak 28 Agustus 2005 silam.

Rudi memilih tetap mengonsumsi metadon. Ayah dari dua orang anak hanya kuat berhenti dari metadon selama dua hari. “Kalau berhenti putau, bisa seminggu selesai sakitnya. Metadon lebih berat, seminggu tidak kelar-kelar. Padahal pekerjaan juga harus dijalani setiap hari,” kata Rudi yang sekarang berwirausaha melanjutkan bisnis keluarganya.

Bagi mereka yang tidak kuat menahan badan, PTRM jadi solusi tepat. Rudi mengaku dirinya lebih produktif dibandingkan sebelumnya. “Kalau junkie (pencandu) yang terpikir saat diam di rumah itu bagaimana bisa tetap pakai putau. Sekarang daripada buat begitu, uangnya bisa untuk keluarga. Emosi juga berubah saat masuk program metadon. Istilahnya kalau teman yang lain meski cuma ngojek, tetapi tetap bisa kerja, tidak seperti dahulu,” tuturnya.

Metadon yang beredar di Indonesia merupakan produksi PT Kimia Farma, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang farmasi. Peredarannya dikendalikan negara.

Kepala Puskesmas Pondok Gede, Ria Joesriati menjelaskan, pengakses metadon itu terdaftar semuanya. “Tidak bisa tiba-tiba ada klien baru yang tidak ada sejarah penggunaan putau,” ujarnya.

Fasilitas kesehatan juga wajib menyediakan dokter spesialis kejiwaan untuk membantu pasien-pasiennya. “Kami kekurangan tenaga itu karena ada penambahan fasilitas kesehatan di Bekasi. Keberadaan mereka penting karena untuk menurunkan dosis perlu ada konsultasi dulu,” imbuh Ria sembari menambahkan idealnya layanan itu juga mengadakan pemeriksaan urine pasiennya guna mengetahui tingkat adiksi dari pasiennya.

Pengguna Berkurang Signifikan
Program ini juga memperlihatkan adanya penurunan jumlah pengguna narkoba suntik dalam konteks penularan HIV/AIDS. Laporan Situasi Perkembangan HIV-AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual di Indonesia Januari-Maret 2018 oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Kementerian Kesehatan membenarkan adanya penurunan jumlah infeksi HIV menurut faktor risiko pengguna narkoba suntik.

Penurunannya tercatat dari 2.780 pengguna narkoba suntik pada 2010 menjadi 832 orang pada 2017. Sempat ada kenaikan menjadi 3.299 orang pada 2011 tetapi terus menurun pada tahun-tahun berikutnya.

Keberhasilan ini bisa menjadi bukti bahwa negara bisa mengelola narkoba dan dampak buruknya. Lantas, kenapa pemerintah tidak mengubah cara pandang dan strateginya terkait pemberantasan narkoba. Selama ini, pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menggelar serangkaian program dan kegiatan pemberantasan narkoba.

Peneliti persoalan narkotika, Patri Handoyo, dalam bukunya War On Drugs: Refleksi Transformatif Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkoba di Indonesia percaya layanan rumatan terapi metadon apabila digelar hingga tingkat kecamatan bisa meruntuhkan bisnis heroin di pasar gelap.

Sebagai ilustrasi, seorang klien metadon di PTRM RSHS Bandung hanya perlu mengeluarkan uang Rp 15.000 untuk setiap dosis yang dikonsumsinya. Jika dia mengonsumsi heroin atau putau di jalanan, maka biayanya akan jauh berbeda. “Sekarang baru ada lagi putau di jalanan. Harga satu paket buat sekali pakai bisa hampir Rp 1 juta,” kata Adi.

Jika seseorang mengonsumsi metadon selama 14 hari, ia hanya akan mengeluarkan biaya Rp 210.000 atau tidak sampai 2 persen dari harga putau untuk dikonsumsi selama 14 hari.

Patri memandang PTRM memenuhi prasyarat kebijakan peresepan napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), yaitu dekriminalisasi dan regulasi pasar. Metadon sebagai narkotika tidak dapat dijadikan barang bukti kejahatan jika dimiliki atau dikuasai seseorang. Pemilik atau penguasanya berstatus pasien. Metadon juga diproduksi untuk diserahkan ke konsumen oleh negara di tempat-tempat yang telah ditunjuk.



Sumber: Suara Pembaruan