Kasus Bowo Sidik, KPK Cegah Jora Nilam Judge

Kasus Bowo Sidik, KPK Cegah Jora Nilam Judge
Anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso (tengah) dibawa ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 28 Maret 2019. ( Foto: ANTARA )
Fana Suparman / YUD Jumat, 12 Juli 2019 | 18:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah seorang swasta bernama Jora Nilam Judge bepergian ke luar negeri. Jora Nilam dicegah terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan surat permintaan pencegahan ke luar negeri telah dilayangkan KPK kepada Ditjen Imigrasi Kemkumham sejak Mei lalu. Pencegahan ini berlaku selama enam bulan. Dengan demikian, Jora Nilam setidaknya tidak dapat bepergian ke luar negeri hingga November 2019 mendatang.

"Sejak Mei 2019, KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap yang bersangkutan selama 6 bulan ke depan," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Belum diketahui secara pasti latar belakang Jora hingga dicegah KPK ke luar negeri. Namun, Jora diduga mengetahui kasus gratifikasi yang menjerat Bowo, terutama yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah daerah.

Febri masih enggan berbicara banyak mengenai keterkaitan Jora Nilam dan kasus gratifikasi Bowo Sidik. Febri hanya menyebut, pencegahan ini dilakukan agar Jora tak sedang berada di luar negeri saat tim penyidik membutuhkan keterangannya.

"Untuk kepentingan pemeriksaan, agar pada saat diagendakan pemeriksaan yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri," katanya.

Jora pada hari ini dijadwalkan diperiksa penyidik sebagai saksi kasus gratifikasi Bowo Sidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Indung, anak buah Bowo Sidik sekaligus petinggi PT Inersia. Namun, Jora mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik.

"Belum diperoleh Informasi (atas ketidakhadiran Jora). Akan dipanggil kembali," kata Febri.

Diberitakan, KPK menetapkan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dan anak buahnya, staf PT Inersia bernama Indung serta Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti sebagai tersangka. Bowo melalui Indung diduga menerima suap dari Asty dan petinggi PT Humpuss Transportasi Kimia lainnya terkait kerja sama bidang pelayaran menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia.

Tak hanya suap dari PT Humpuss Transportasi Kimia, Bowo juga diduga menerima gratifikasi dari pihak lain. Gratifikasi yang diterima Bowo tersebut diduga terkait pengurusan di BUMN, hingga soal Dana Alokasi Khusus di sejumlah daerah. Secara total, suap dan gratifikasi yang diterima Bowo mencapai sekitar Rp 8 miliar. Uang tersebut dikumpulkan Bowo untuk melakukan serangan fajar pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.



Sumber: Suara Pembaruan