Hambat Investor, UU Fidusia Perlu Direvisi

Hambat Investor, UU Fidusia Perlu Direvisi
Otty Hari Chandra Ubayani ( Foto: ist )
/ KUN Jumat, 12 Juli 2019 | 20:00 WIB

Jakarta - Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinilai tak lagi relevan. Perlu ada perubahan agar lebih sempurna dan mengikuti perkembangan zaman. Notaris diharapkan mengambil peran dalam perbaikan ini.

"Peran notaris harus lebih mengemuka dalam draft usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Nomor 42 Tahun 1998 tentang Jaminan Fidusia," kata Ketua Umum Ketua Umum Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Diponegoro (Ikanot Undip), Otty Hari Chandra Ubayani, Jumat (12/7/2019).

Usia UU Fidusia sudah sekitar 20 tahun hadir, sehingga dianggap telah usang dan memerlukan penyesuaian. Apalagi perkembangan zaman semakin pesat.

"Terlebih di era globalisasi maupun era revolusi industri 4.0, tentunya harus banyak sekali perubahan-perubahan yang harus dimasukkan di dalam UU Fidusia," ucap dia.

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sendiri sempat mengundang Ikanot Undip dalam diskusi mengenai UU Fidusia. Diskusi itu dipandang positif, karena bisa mengetahui masukan-masukan yang ada sehingga menjadi poin perbaikan regulasi itu ke depannya. Hingga akhirnya, UU Fidusia yang baru memberikan dampak positif terutama bagi para investor.

"Karena mereka (investor) membutuhkan kepastian hukum tersebut. Apabila tidak mendapatkan kepastian hukum, pasti mereka akan takut untuk berinvestasi," jelas Otty.

Pihaknya sendiri telah memberikan masukan 11 poin dari UU Fidusia ketika diskusi dengan BPHN dan Kemenkumham.

"Seperti Pasal 1 itu akan membuat adanya multiinterpretasi, sehingga nanti kita akan buat masukan juga. Dan juga ada masukan bagaimana tata cara mengeksekusi, pendaftaran dan sebagainya," ungkapnya.

Otty berharap masukan-masukan yang sudah diberikan bisa dipertimbangkan, untuk selanjutnya dimasukkan dalam aturan baru. Sehingga UU yang ada nantinya lebih mencerminkan revolusi teknologi 5.0.

"Demikian juga soal sentralisasi fidusia, intinya pada punishment. Semua aturan kalau tidak ada punishment-nya ya tidak ada artinya. Seperti akta yang tidak bernomor, ini sangat berbahaya sekali," tandas Otty.



Sumber: PR