Polda Sumut Tetapkan Bendahara BPKD Siantar Sebagai Tersangka

Polda Sumut Tetapkan Bendahara BPKD Siantar Sebagai Tersangka
Petugas Polda Sumut melakukan OTT di Kantor BPKD Siantar. ( Foto: Beritasatu Photo / Arnold Sianturi )
Arnold H Sianturi / FER Jumat, 12 Juli 2019 | 20:08 WIB

Medan, Beritasatu.com - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) akhirnya menetapkan Bendahara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematang Siantar, Erni Zendrato, sebagai tersangka kasus pungutan atau pemotongan insentif petugas pemungut pajak sebesar 15 persen dari uang yang diterima triwulan II tahun 2019.

Baca Juga: Polda Sumut Lakukan OTT di BPKD Siantar

"Setelah dilakukan pemeriksaan 1 x 24 jam, 15 orang bawahan Erni Zendrato, untuk sementara masih sebagai saksi. Mereka menjadi saksi yang menjerat kasus Erni Zendrato. Namun, tidak tertutup kemungkinan jika di antara saksi itu, nantinya dijadikan tersangka," ujar Direktur Rserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana, Jumat (12/7/2019).

Rony mengatakan, proses penanganan kasus dalam OTT di BPKD Pematang Siantar tersebut, dilakukan secara bertahap. Penyidik masih melakukan pendalaman atas keterkaitan sebagian saksi yang turut diamankan dalam OTT itu. Selain itu, penyidik juga berencana akan memanggil atasan Erni Zendrato terkait kasus tersebut.

"Dalam lanjutan pemeriksaan akan terungkap, apakah orang bersangkutan baru pertama kali melakukan itu atau memang sudah sering. Jika sudah sering maka hasil perbuatan yang melanggar hukum itu tidak mungkin untuk diri sendiri. Aliran dana pasti ada mengalir ke atasannya. Ini akan terungkap nantinya," katanya.

Sebelumnya, Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara (Sumut). Dalam OTT itu, petugas mengamankan uang sebesar Rp 186 juta dan dokumen terkait kasus yang ditangani itu.

"OTT terkait pungutan liar atas pemotongan pemberian uang insentif pemungutan pajak daerah milik anggota pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Kota Pematang Siantar, sebesar 15 persen dari uang yang diterima triwulan II tahun 2019," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja.

Tatan mengatakan, ada sebanyak 16 orang yang diamankan dalam OTT, Kamis (11/7/2019). Pihak yang melakukan pungutan liar dalam OTT ada tiga orang. Mereka adalah Tangi MD Lumban Tobing sebagai honorer BPKD Siantar, Lidia Ningsih selaku staf Bidang Pendapatan 2 BPKD Siantar, dan Erni Zendrato sebagai bendahara pengeluaran BPKD Siantar.

Pascapenangkapan itu, sejumlah ruangan di kantor BPKD Pematang Siantar, terlihat dipoliceline oleh petugas. OTT itu menjadi pembicaraan hangat pegawai pemerintahan dan masyarakat. Beredar kabar, bahwa petugas akan memeriksa atasan dari pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan