Pasal 27 UU ITE Tidak Mungkin Dihapus

Pasal 27 UU ITE Tidak Mungkin Dihapus
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Evita Nursanty ( Foto: Istimewa / Asni Ovier )
Asni Ovier / AO Minggu, 14 Juli 2019 | 11:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Evita Nursanty menegaskan, Pasal 27 Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak mungkin untuk dihapuskan. Menurut Evita, Indonesia membutuhkan pasal itu untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

“Saya sepakat dan mendukung apa yang pernah disampaikan Menkominfo Rudiantara bahwa pasal itu, seperti Pasal 27 Ayat 3 soal penghinaan dan atau pencemaran nama baik, tidak mungkin dihilangkan. Tak hanya itu, tetapi juga yang mengatur kesusilaan pada Ayat 1, perjudian pada Ayat 2, pemerasan dan atau pengancaman pada Ayat 4. Kemudian, juga Pasal 28 dan Pasal 29 itu tidak mungkin dihilangkan,” kata Evita di Jakarta, Minggu (14/7/2019).

Evita menegaskan, tidak ada kesalahan pada ketentuan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE. Bahkan, ujarnya, pasal-pasal itu sudah dibahas berulang-ulang, termasuk pada saat melakukan revisi pada 2016. Artinya, yang paling mungkin terjadi adalah kekeliruan dalam penerapannya.

“Sekali lagi ini bukan salah Pasal 27 itu, tetapi mungkin kekeliruan dalam penerapannya. Karena itu, menurut saya ada empat solusi. Pertama, saya tetap mendukung agar penegak hukum hati-hati dalam penerapannya. Saya katakan, ayo dilihat betul konteksnya, baik dalam hal pencemaran nama baik maupun dalam hal kesusilaan," ujarnya.

Kedua, publik harus hati-hati dan cerdas dalam memanfaatkan teknologi informasi dan traksaksi elektronik. Ketiga, sosialisasikan pasal-pasal itu lebih luas kepada publik maupun kepada penegak hukum. "Terakhir, melakukan pengkajian komprehensif solusi perlindungan publik baik melalui UU ITE atau di luar UU ITE,” ujar Evita.

Dikatakan, kebebasan penggunaan dan pemanfaatan ITE harus dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud mulia, yakni menghormati hak orang lain juga. Apalagi, ujar Evita Nursanty, UU ITE merupakan produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Meski begitu, Evita setuju jika para pihak yang menaruh perhatian pada kasus-kasus UU ITE ini tetap memberikan masukan agar publik yang kemungkinan rentan dapat terlindungi dari tindakan semena-mena. Meski, di sisi lain, hukum memang harus tegak kepada semua warga negara tanpa terkecuali.

Evita lalu menyinggung saat revisi UU ITE yang dilakukan DPR pada 2016, yang dilakukan semata-mata untuk menampung aspirasi publik agar pasal itu jangan menjadi alat represif dan dengan mudah menahan seseorang. “Jadi, kami mendengar aspirasi publik dan memang ada celah yang memungkinkan untuk ditempuh, yaitu dengan menjadikannya delik aduan serta pidana dikurangi. Penegasan ini dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tetapi, sekali lagi, tidak ada opsi untuk menghilangkan,” ujar Evita Nursanty.

Terkait dengan ketentuan pasal intersepsi yang ramai diperbincangkan saat ini, Evita Nursanty mengatakan, berdasarkan putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 UU ITE, setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum.



Sumber: BeritaSatu.com