Mendagri Harap Nurdin Basirun Kooperatif dengan KPK

Mendagri Harap Nurdin Basirun Kooperatif dengan KPK
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ( Foto: ist )
Carlos KY Paath / FMB Senin, 15 Juli 2019 | 11:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo optimistis Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif, Nurdin Basirun, bersikap kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tjahjo mengaku sedih dan prihatin atas kasus hukum yang menimpa Nurdin.

“Sebagai Mendagri dan teman serta mitra gubernur Kepri, tentunya saya sedih dan prihatin atas musibah yang menimpa Gubernur Kepri. Saya yakin gubernur Kepri akan kooperatif dalam pemeriksaan KPK. Semoga Gubernur Kepri tabah terhadap cobaan dan tentunya kooperatif agar kasus cepat selesai,” kata Tjahjo.

Tjahjo menuturkan, dirinya hampir setahun terakhir intensif berkoordinasi dengan Nurdin mengenai Badan Otorita Batam., khususnya menyangkut pembenahan dan penataan struktur organisasi serta inventarisasi aset. Nurdin sebagai gubernur, mengoordinasikan dengan pemerintah kota Batam.

“Semua berjalan baik dan gubernur Kepri selalu dalam koordinasi sesuai koridor hukum/ketentuan aturan tata kelola pemerintahan dan undang-undang yang ada,” ucap Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, setiap dirinya mengeluarkan surat, selalu ditembuskan ke KPK. Tujuannya supaya Nurdin selalu berkoordinasi dengan KPK, karena terkait aset dan lain-lain. Karenanya, Tjahjo terkejut dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Nurdin.

“Saya cukup terkejut atas kejadian hukum tersebut. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan baik dan tidak terhambat,” ujar Tjahjo.

Nurdin telah ditetapkan tersangka. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Hadi Prabowo menyerahkan surat penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri kepada Wakil Gubernur Kepri, Isdianto.

Penyerahan Surat Keputusan Nomor 121.21/6344/Sekjen tertanggal 12 Juli tahun 2019 yang ditandatangani Mendagri berlangsung di Gedung A Kemdagri, Jakarta, Sabtu(13/7). Pada kesempatan itu, Hadi menyatakan, pihaknya kerap mengingatkan kepala daerah menghindari korupsi.

“Ini sudah berulang kali terjadi. Harusnya menjadi referensi bagi para kepala daerah lain untuk tidak melakukan hal-hal di luar kewenangannya sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan hukum lagi,” kata Hadi.



Sumber: Suara Pembaruan