KPK Harap Pencabutan Hak Politik Wakil Ketua DPR Jadi Pelajaran Politikus Lain

KPK Harap Pencabutan Hak Politik Wakil Ketua DPR Jadi Pelajaran Politikus Lain
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berada di mobil tahanan, usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 2 November 2018 malam. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / MPA Senin, 15 Juli 2019 | 18:32 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap putusan Pengadilan Tipikor Semarang terhadap Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PAN, Taufik Kurniawan dapat jadi pembelajaran bagi politikus lain. Diketahui Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan terhadal Taufik.

Tak hanya, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Taufik berupa pencabutan hak politik selama 3 tahun setelah menjalani masa hukuman pokok. Majelis Hakim menyatakan Taufik terbukti bersalah menerima suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

"Kami harap kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi para Anggota legislatif lainnya dan juga kepala daerah atau pejabat yang dipilih oleh rakyat agar tidak melakukan korupsi. Apalagi setelah selesai menyelesaikan hukuman, Hak politiknya dicabut untuk waktu tertentu," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2019).

KPK berharap hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik ini dapat konsisten diterapkan, terutama untuk politikus yang menduduki jabatan publik. Febri menyatakan, sebagai anggota DPR, Taufil telah mencederai kepercayaan rakyat yang memilihnya. Apalagi, Taufik saat ini masih menjabat sebagai pimpinan DPR RI.

"Jika seorang politisi melakukan korupsi, maka hal tersebut sekaligus dapat berarti ia menciderai kepercayaan masyarakat yang memilihnya sebelumnya. Apalagi, terdakwa ini menjabat sebagai pimpinan DPR," tegas Febri.

Febri mengatakan, KPK menghormati putusan Pengadilan Tipikor Semarang terhadap Taufik Kurniawan. Dikatakan, hampir seluruh Dakwaan KPK dinyatakan terbukti oleh Hakim, demikian juga pertimbangan dan analisis Penuntut Umum. Meskipun, hukuman pencabutan hak politik terhadap Taufik lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang menuntut Taufik dicabut hak politiknya selama lima tahun. Setelah putusan ini, Penuntut Umum akan membahas terlebih dahulu sebelum menyampaikan sikap KPK secara resmi.

"Dalam masa ini, KPK menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut," katanya



Sumber: Suara Pembaruan