Sidang Replik, JPU Tegaskan Joko Driyono Bersalah

Sidang Replik, JPU Tegaskan Joko Driyono Bersalah
Terdakwa kasus dugaan penghilangan barang bukti pengaturan skor, Joko Driyono (tengah), menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis 4 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao. )
Bayu Marhaenjati / CAH Senin, 15 Juli 2019 | 18:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menggelar sidang lanjutan terdakwa Joko Driyono dengan agenda pembacaan replik, hari ini, Senin (15/7/2019). Jaksa Penuntut Umum (JPU), menegaskan Jokdri -panggilan akrab Joko Driyono-terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merusak dan mengambil barang bukti.

JPU Sigit Hendradi mengatakan, pada pembacaan replik dirinya menekankan tiga pokok tanggapan atas pernyataan atau bahasan yang disampaikan penasihat hukum Jokdri dalam sidang duplik sebelumnya.

"Pertama mengenai unsur kesengajaan bahwa terdakwa tidak memiliki kesengajaan, melainkan hanya kesesatan fakta. Makanya tadi saya uraikan peristiwa-peristiwanya dari awal sampai akhir. Mulai dari terdakwa mengetahui ada penyegelan, lalu dia timbul kekhawatiran bahwa nanti penggeledahan akan serampangan. Makanya dia telepon ke Mardani Mogot dan sebagian saksi untuk membawa barang dan segala macam. Padahal dia sudah tahu bahwa itu sudah dipasang garis polisi," ujar Sigit, Senin (15/7/2019).

"Kenapa dia lewat belakang? Kenapa pakai finger print Mardani Mogot? Karena dia tahu sudah dipasang police line. Makanya saya bantah kalau terdakwa dibilang tidak sengaja atau keliru karena dia tahu itu dipasang dan dia lewat belakang. Dia sudah punya pikiran yang normal, tidak sesat. Sementara penasehat hukum menyatakan dia ada kesesatan pikiran," tambahnya.

Sigit menambahkan, kedua terkait pembahasan mengenai kunci palsu. "Dalilnya begini, penggunaan finger print dari Mardani Mogot itu bukan kunci palsu karena sudah ada izin terdakwa, betul. Tetapi kalau kondisi normal, dalam arti ruangan itu tidak ada garis polisi, tidak ada penyegelan, ya sah-sah saja. Tapi ini kan dilakukan pada saat sudah dipasang garis polisi dan orang tahu, kalau sudah dipasang siapapun tidak boleh masuk kecuali izin. Kalau dia masuk lewat belakang, walaupun itu kuncinya sehari-hari dia bisa pakai dengan izin terdakwa, tapi kalau kondisinya penguasaan area, saya tidak bicara barang, ada pada penyidik Satgas Antimafia Bola."

"Memang betul itu ruangan kerja Pak Joko, tapi ketika dipasang garis polisi, penguasaan itu beralih ke penyidik Satgas Antimafia Bola. Seharusnya siapapun yang masuk harus izin, nah itulah palsu, karena tidak izin," ungkap Sigit.

Sigit mengatakan, pada prinsipnya barang-barang di dalam area itu tidak semuanya dijadikan bukti. Mungkin ada satu, dua, atau tidak ada sama sekali.

"Tetapi yang jelas kalau dipasang garis polisi, ada dugaan barang-barang yang mau dijadikan bukti walaupun pada akhirnya tidak dijadikan bukti. Pasal 233 tidak mensyaratkan itu adalah barang bukti. Jadi tidak mensyaratkan kalau saya mau segel itu ruangan harus saya sita dulu itu barang. Tidak begitu. Segel dulu, tidak boleh ada orang masuk, baru digeledah, dicari. Contoh, ada meja begini, ada kaitan dengan yang sedang disidik, ada notebook wah ini mungkin ada kaitan, baru disita. Artinya tidak ketergantungan barang itu nantinya akan disita atau keterkaitan dengan perkara Banjarnegara," kata Sigit.

Sigit melanjutkan, pembahasan ketiga adalah soal penasihat hukum menyatakan objek perbuatan harus barang bukti yang berkaitan dengan perkara Banjarnegara.

"Saya bantah disitu karena Pasal 233 tidak mensyaratkan itu. Kecuali pasal 231 KUHP, itu ada syaratnya. Barang bukti sitaan. Disita dulu pengadilan. Kalau 233 tidak ada. Makanya kenapa saya buktikan dakwaan kedua subsider itu alasan saya," jelasnya.

Sigit menegaskan, JPU menilai Jokdri terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tidak dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 235 Juncto Pasal 233 Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

"Ya terbukti bersalah. Dakwaan alternatif kedua subsider sesuai dengan tuntutan," tandasnya.

Diketahui, JPU menuntut Jokdri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tidak dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftat-daftar yang atas perintah penguasa umum terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan yang masuk tempat kejahatan dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 235 Juncto Pasal 233 Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Tuntutan hukumannya selama 2,5 tahun penjara.

Sebelumnya, JPU mendakwa Jokdri dengan Pasal 363 ayat 1 KUHP, Pasal 235 Juncto Pasal 233 Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP, Pasal 235 Juncto Pasal 231 Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Namun pada tuntutannya, JPU hanya menuntut Jokdri terkait dakwaan kedua yakni, terbukti bersalah melanggar Pasal 235 Juncto Pasal 233 Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com