KPK Siap Usut Politik Uang Pemilihan Wagub DKI

KPK Siap Usut Politik Uang Pemilihan Wagub DKI
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
Erwin C Sihombing / FER Senin, 15 Juli 2019 | 22:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI yang sekarang ini masih dalam tahap pembahasan teknis mekanisme pemilihan di DPRD DKI mendadak panas. Pasalnya, terdapat tuduhan adanya upaya politik uang agar memastikan sidang paripurna pemilihan wagub nantinya berlangsung kuorum.

Baca Juga: KPK Diminta Awasi Proses Pemilihan Wagub DKI

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, meminta politisi-politisi di Kebon Sirih untuk menghindari praktik politik uang yang bisa merusak sendi-sendi demokrasi. Sebab, pihaknya tidak ragu mengusutnya berdasarkan informasi yang valid.

"Kalau ada fakta dan ada informan yang valid bahwa ada permainan uang maka KPK tidak akan ragu-ragu untuk menindak," kata Syarif, di Jakarta, Senin (15/7).

Syarif mengakui, posisi KPK tidak mengawasi langsung proses pemilihan Wagub DKI yang sudah kosong sejak Agustus 2018. Namun, pihaknya memiliki kewajiban moral memberi imbauan agar proses tersebut bebas dari politik uang.

"Dari dulu KPK selalu mengharapkan pemilihan pejabat publik harus bebas dari praktik-praktik uang, karena merusak sendi-sendi demokrasi dan akan menimbulkan korupsi lanjutan," tegas Syarif.

Pemilihan Wagub DKI menunggu pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan melalui sidang paripurna. Dalam draf tersebut terdapat ketentuan syarat kuorum 50+1 dari total 106 anggota DPRD DKI untuk menggelar paripurna pemilihan Wagub DKI.

Baca Juga: PSI Ingin Warga Dilibatkan Memilih Wagub DKI

Tuduhan adanya upaya politik uang dilontarkan Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest, yang mengaku menerima informasi dari dua elite politik di DKI bahwa, terdapat upaya mengguyur angota DPRD untuk memastikan sidang paripurna pemilihan Wagub DKI berlangsung kuorum.

"Ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua," kata Rian yang turut menyebut satu kursi anggota dewan bisa mendapat ratusan juta untuk hadir dalam paripurna.

Untuk mewaspadai terjadinya praktik politik uang, Rian meminta KPK turut melakukan pengawasan. Keterlibatan KPK nantinya juga bisa mengungkap siapa pihak yang berperan untuk menyiapkan dana.

Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono, sontak kaget mendengar informasi tersebut. Dia mengaku tidak pernah mendengar adanya upaya politik uang dalam memuluskan proses pemilihan Wagub DKI.

Gembong meminta PSI DKI untuk bersikap elegan dengan tidak membuat gaduh. Sebab informasi yang dilontarkan Rian Ernest masih sumir lantaran yang bersangkutan tidak terbuka dan lengkap dalam mengungkap informasinya.

"Enggak ada hujan enggak ada angin, tiba-tiba ada info seperti ini," kata Gembong.

Ketua Fraksi PKS DKI, Abdurrahman Suhaimi juga kaget ketika mendengar informasi itu. Terlebih, dua kandidat Wagub DKI yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu merupakan kader PKS. Dia menjamin proses politik pemilihan Wagub DKI jauh dari tuduhan Rian Ernest.

"Tuduhan itu terlalu jauh karena tatib sendiri belum disahkan," kata Suhaimi.



Sumber: Suara Pembaruan