Usut Kasus Sjamsul Nursalim, KPK Periksa Mantan Tim Bantuan Hukum KKSK

Usut Kasus Sjamsul Nursalim, KPK Periksa Mantan Tim Bantuan Hukum KKSK
Febri Diansyah. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JAS Selasa, 16 Juli 2019 | 13:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya menepati janjinya untuk terus mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang menjerat pemegang saham pengendali BDNI, Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Hal ini ditandai dengan lengkah Lembaga Antikorupsi yang terus memeriksa saksi-saksi skandal megakorupsi tersebut.

Pada Selasa (16/7/2019) tim penyidik KPK menjadwalkan memeriksa seorang ibu rumah tangga bernama Hadiah Herawatie sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Sjamsul Nursalim. Hadiah Herawatie merupakan mantan Koordinator Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH) Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJN (Sjamsul Nursalim)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Tak hanya Hadiah Herawatie, untuk mengusut kasus ini, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa dua mantan pegawai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yakni Hadi Avilla Tamzil dan Yusuf Wahyudi yang kini menjadi advokat. Pemeriksaan terhadap Hadi Avilla Tamzil dan Yusuf Wahyudi dilakukan tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Sjamsul.

"Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJN," kata Febri.

Diberitakan, KPK menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan