Maqdir Kecewa KPK Terus Usut Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Maqdir Kecewa KPK Terus Usut Kasus BLBI Sjamsul Nursalim
Sjamsul Nursalim ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / WBP Selasa, 16 Juli 2019 | 13:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Advokat Maqdir Ismail mengaku heran sekaligus kecewa dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus mengusut kasus dugaan korupsi SKL BLBI yang menjerat pemegang saham pengendali BDNI, Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. KPK menyatakan, pengusutan kasus ini lantaran peran Sjamsul dan Itjih berbeda dengan peran mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah 'dilepaskan' Mahkamah Agung (MA).

“Sangat mengecewakan mendengar KPK akan terus melanjutkan proses hukum terhadap SN dan IN. Saat ini KPK berbalik mengklaim bahwa peran dan perbuatan SN dan IN berbeda dengan SAT," kata Maqdir Ismail dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Maqdir mengatakan, sebelum MA mengabulkan permohonan kasasi Syafruddin dan melepaskannya dari tuntutan hukum pada Selasa (9/7/2019) pekan lalu, KPK mengklaim bahwa Syafruddin, Sjamsul dan Itjih melakukan perbuatan secara bersama, sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan terhadap Syafruddin. Bahkan dalam surat panggilan terhadap para saksi dalam penyidikan perkara Sjamsul dan Itjih, KPK menyebut panggilan pemeriksaan itu atas perkara pidana yang dilakukan Sjamsul dan Itjih bersama-sama dengan Syafruddin. KPK bahkan kembali menyatakan hal ini pada konferensi persnya pada tanggal 10 Juni 2019. "MA telah memutuskan bahwa perbuatan SAT bukan perbuatan pidana. Saya bersama dengan banyak warga Indonesia, seperti juga yang sudah diutarakan Bapak Wakil Presiden, meminta KPK untuk konsisten dalam tindakannya dan menghormati putusan pengadilan," kata Maqdir Ismail.

Maqdir menyebut penanganan kasus ini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat di Indonesia. Lebih dari itu, investor internasional juga terus memantau perkembangan kasus ini. Tanpa kepastian hukum dan penghormatan pada putusan pengadilan, Maqdir khawatir masyarakat tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, dan investor enggan berinvestasi di Indonesia. "Keadaan ini tentunya akan menghambat perkembangan ekonomi di Negeri kita," kata Maqdir Ismail.

Diketahui, KPK memastikan bakal terus melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi SKL BLBI yang menjerat Sjamsul dan Itjih, meskipun MA telah mengabulkan permohonan kasasi Syafruddin dan melepaskannya dari tuntutan hukum. Komitmen tersebut ditunjukkan KPK dengan terus memanggil dan memeriksa para saksi. Pada hari ini, tim penyidik menjadwalkan memeriksa mantan Koordinator Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH) Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Hadiah Herawatie serta dua mantan pegawai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yakni Hadi Avilla Tamzil dan Yusuf Wahyudi yang kini menjadi advokat.

Diberitakan, KPK menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



Sumber: Suara Pembaruan