Kasus Suap Bupati Kebumen Belum Tuntas, Ini Kata Praktisi Hukum

Kasus Suap Bupati Kebumen Belum Tuntas, Ini Kata Praktisi Hukum
Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad mengenakan rompi tahanan berada di mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 19 Februari 2018. ( Foto: Antara / Elang Senja )
Feriawan Hidayat / FER Selasa, 16 Juli 2019 | 18:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Uang suap yang diterima Bupati nonaktif Kebumen, Yahya Fuad, diduga mengalir ke banyak pihak, termasuk ke Wakil Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz (sekarang Bupati Kebumen).

Hal itu terungkap dalam kesaksian tim pemenangan Bupati Yahya Fuad, Barli Halim, saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap terhadap orang nomor satu di Kabupaten Kebumen itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, Rabu (25/7/2019) silam.

Keterangan Barli diamini Pengusaha, Khayub M Lutfi, di depan majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono SH. Barli mengaku, mendapat tugas mengelola fee proyek bersumber APBD serta APBD Provinsi (Banprov).

Seingatnya, kata Barli, dia mengelola sedikitnya Rp 2,9 miliar. Dana sejumlah itu diperoleh dari Khayub M Lutfi dan rekanan atau pengusaha jasa konstruksi di Kebumen.

Barli mengatakan, nama-nama penerima bina lingkungan diantaranya adalah Wakil Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz, yang seingat Barli sedikitnya Rp 125 juta dan sebuah mobil Inova yang kini sudah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sayangnya, perihal suap yang menyeret nama Yazid Mahfudz berikut mobil Inova yang kini telah disita KPK belum tuntas dan seolah raib tak ada kabar rimbanya.

Praktisi hukum, M Zakir Rasyidin, ketika dimintai pendapatnya mengatakan, fakta yang muncul dalam persidangan adalah bukti petunjuk dalam setiap peristiwa pidana.

"Sehingga manakala ada fakta-fakta persidangan yang terabaikan, maka semuanya tentu menjadi kewenangan penegak hukum dalam mempertimbangkanya," tegas Zakir saat dihubungi wartawan, Selasa (16/7/2019).

Sementara itu, perihal adanya mobil Toyota Inova yang disita oleh KPK, Ketua Umum Majelis Advokat Nasional Indonesia (Madani) ini menyerahkan keputusannya pada KPK.

"Soal adanya pemberian mobil Inova tersebut, siapa pemberinya dan untuk keperluan apa serta dana atas pembelian mobil itu bersumber dari mana, ini yang harus dikejar oleh KPK, agar semua pihak yang namanya disebut dalam persidangan, mendapatkan kepastian hukum," terang urai Zakir.

"Hemat saya, sekarang kuncinya ada di KPK, apakah KPK mau menindaklanjuti atau tidak. Semua tergantung KPK, apakah pemeriksaan terhadap Yazid Mahmudz relevan dengan perkara yang sedang ditangani atau tidak," pungkas Zakir.



Sumber: BeritaSatu.com