KPK Tegaskan Informasi HGU Hak Masyarakat

KPK Tegaskan Informasi HGU Hak Masyarakat
Laode Muhammad Syarif. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / FER Selasa, 16 Juli 2019 | 19:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, transparansi mengenai informasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan hak masyarakat yang harus dijamin. Salah satunya mengenai transparansi informasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia.

"Transparansi publik itu harus kita jamin dalam pengelolaan SDA. Misalnya kalau sekarang belum semuanya HGU itu bisa dilihat harusnya semuanya bisa dilihat," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif d‎alam diskusi 'Quo Vadis Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia' di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Syarif mengatakan transparansi ini penting agar masyarakat dapat mengetahui dan turut mengawasi pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya untuk mencegah pemegang HGU mengemplang pajak.

"Supaya orang tahu siapa yang punya HGU yang paling banyak. Kalau kita tidak tahu, berapa sih pajaknya, dia kan pegang HGU 10.000 hektar, kok dia bayar pajaknya Rp 50.000," tegas Syarif.

Hal ini, menurut Syarif, lantaran SDA milik negara yang seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

"Jadi, jangan ada yang ruang gelap di negeri ini. Tidak boleh. Karena itu barang publik. Kalau hartanya sendiri tak apa, tapi kalau harta masyarakat tidak boleh," tegas Syarif.

Diketahui, pemerintah bersikukuh menolak membuka informasi kepemilikan HGU. Pemerintah menyebut HGU sebagai informasi publik yang dikecualikan sesuai Pasal 6 ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Padahal, melalui putusan bernomor register 121 K/TUN/2017, Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan agar pemerintah membuka data HGU sebagai informasi publik.



Sumber: Suara Pembaruan